SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO — Sejumlah ketua RT di Kota Solo menolak bertanggungjawab atas kekacauan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang bakal dicairkan dalam bulan ini. Penolakan itu sebagai langkah terbaik daripada menerima komplain dari warga. Sebagaimana diketahui, pencairan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kami tidak mau bertanggungjawab apabila BLSM itu cair dan dititipkan kepada kami. Lebih baik kami kembalikan kepada Kantor Pos,” kata Ketua RT 002/RW 015 Semanggi, Rudi Sutopo saat berbincang dengan Solopos.com, di Semanggi, Kamis (20/6/2013).
Rudi memastikan data penerima BLSM tidak tepat sasaran. Hal itu berdasarkan kesalahan pendataan sebelumnya dari pemerintah pusat. Bahkan, dia memprediksi bakal terjadi kekisruhan di masyarakat.
“Pendataan penerima jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan keluarga miskin saja masih amburadul. Masak pemerintah bilang bakal tepat sasaran. Kan lucu. Semestinya pemerintah melakukan perbaikan data dulu, dari dulu sampai sekarang datanya masih ngawur, orang kaya dapat bantuan sedangkan warga miskin tidak mendapat bantuan. Dan saya yakin pembagian BLSM akan seperti itu,” kata dia.
Rudi meminta kepada pemerintah mengecek ulang ke lapangan atas kondisi masyarakat miskin di Kota Solo.
Sementara itu, Ketua RT 003/RW 008 Serengan, Harjanto, mengatakan tidak tepat apabila BLSM ditumpukan kepada ketua RT.
“Yang mendata siapa, kok kami tiba-tiba diberi tanggungjawab untuk mengurus itu. Perlu saya tegaskan, BLSM itu tidak tepat sasaran,” jelas Harjanto.