SOLOPOS.COM - Ilustrasi (dok)
WONOGIRI–Pemkab Wonogiri tetap akan memakai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama belum ada perintah pengalihan penggunaan BBM dari pemerintah pusat. Pasalnya, anggaran operasional yang dialokasikan pemkab telah dihitung berdasarkan harga BBM bersubsidi.
“Kami belum berencana mengubah kebijakan penggunaan BBM. Alokasi anggaran operasional sebelumnya juga sudah dihitung berdasarkan harga BBM bersubsidi. Jadi, sementara ini kami tetap menggunakan BBM bersubsidi,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri, Budiseno, saat dijumpai wartawan, Kamis (15/3/2012).
Ia menambahkan, jika pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan pengalihan penggunaan BBM itu, maka pemkab akan mengikuti aturan tersebut. Yakni melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan berpelat merah. Ia juga akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk kebijakan penghematan BBM. Salah satunya dengan memperketat penggunaan kendaraan dinas.
“Jadi, penggunaan kendaraan pelat merah hanya untuk hal yang penting saja. Kami akan berkoordinasi dan menghitung kembali anggaran. Jika kurang, kami akan minta tambahan saat pembahasan perubahan anggaran,” paparnya.
Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Wonogiri menolak kenaikan harga BBM. Ketua Fraksi PDIP, Gimanto, mengatakan kenaikan harga BBM hanya akan menambah penderitaan rakyat. Maka, ia berharap pemerintah pusat mencari solusi selain menaikkan harga BBM. “Saya yakin mereka bisa menemukan solusi lain untuk menyelamatkan keuangan negara tanpa harus mengorbankan rakyat kecil,” ujarnya, Kamis.
Ketua DPC PDIP, Joko Sutopo, juga mengatakan hal serupa. Penolakan kenaikan BBM itu merupakan sikap partainya. “Selain menyuarakan di parlemen, kami juga akan melakukan penolakan dengan pemasangan baliho penolakan kenaikan harga BBM di titik keramaian di setiap kecamatan,” jelas Joko. Ia menyatakan kenaikan harga BBM itu harus dilihat secara luas. Kenaikan harga BBM secara otomatis akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat.
