Solopos.com, SOLO — Keraton Solo ternyata pernah mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp8 miliar pada APBN 2022. Anggaran itu untuk pembuatan detail engineering design (DED) 13 bangunan yang diusulkan renovasi.
Namun, anggaran itu tidak terpakai dan akhirnya kembali ke kas negara. Hal itu pula yang membuat Keraton Solo hingga ini tak memiliki grand design atau masterplan untuk renovasi atau revitalisasi.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Mahamenteri Keraton Solo KGPHPA Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro, saat diwawancarai Solopos.com, Jumat (6/1/2023). Bambang menceritakan awalnya tim kerja Mahamenteri mengajukan permohonan revitalisasi Keraton Solo kepada pemerintah pusat pada 2017.
Pemerintah menyetujui permohonan itu dengan mengalokasikan anggaran Rp2 miliar pada 2018 untuk memetakan kawasan Keraton Solo. Saat itu pengambilan gambar atau pemetaan kawasan sudah dilakukan, termasuk membuat detail DED bangunan eks Saraswati di sebelah timur Gondorasan.
Data yang saat itu berhasil dikumpulkan kemudian disusun menjadi DED. Tapi yang bisa disusun saat itu baru satu DED untuk bangunan eks Saraswati.
“Agustus [2018] dilelang untuk pembangunan karena hanya 160 hari untuk revitalisasi. Pemenang lelang sudah ada, tapi tidak jalan. Apa alasannya, itu bukan wewenang kami,” ungkapnya.
Merujuk DED yang disusun, bangunan eks Saraswati akan dibuat menjadi gedung perkantoran. Desain itu diklaim mempunyai banyak keuntungan karena memudahkan akses masyarakat yang tidak harus masuk area Keraton, termasuk para pejabat negara.
“Gedung ini nantinya bisa menjadi kantor bersama kementerian,” urai dia. Selang beberapa tahun, tepatnya pada 17 Maret 2021, Bambang mengatakannya tim Mahamenteri mengajukan kembali permohonan revitalisasi Keraton Solo kepada pemerintah.
Tedjowulan menugaskan tim ke Jakarta untuk bertemu dengan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. “Saat itu saya yang berangkat ke Jakarta mendampingi BRAy Putri Woelan Sari Dewi,” paparnya.
Bambang mengatakan saat itu ia mendapat informasi pengajuan timnya disetujui. Anggaran yang disetujui Rp8 miliar di APBN 2022. Anggaran tersebut untuk membuat DED teknis revitalisasi Keraton Solo.
“Soalnya kan ada belasan item atau lokasi yang kami ajukan untuk revitalisasi, harus dibuat DED,” ujarnya. Namun setahu Bambang anggaran Rp8 miliar itu harus dikembalikan ke kas negara karena tidak terlaksana.
“Anggaran tak jadi dipakai, terbukti di 2022 tak ada dijalankan. Tidak ada pelaksanaan kegiatan DED. Sehingga belum ada DED atau master plan kawasan Keraton Solo sampai sekarang. Dana Rp8 miliar kembali ke negara,” urainya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
