KERATON SOLO: Struktur Organisasi Bakal Dirombak Total

PERESMIAN REKONSILIASI -- Paku Buwono XIII Hangabehi dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan berpelukan seusai penandatanganan nota kesepahaman yang menandai resminya rekonsiliasi antara keduanya di Balaikota Solo, Kamis (24/5/2012). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Rekonsiliasi itu sendiri akhirnya diumumkan secara formal kepada masyarakat luas melalui acara silaturahmi dwitunggal raja dengan jajaran Muspida Kota Solo serta tokoh masyarakat di Lobi Kantor Walikota Solo di kompleks balaikota, Kamis (24/5/2012). Selanjutnya, seperti disampaikan oleh Walikota Solo, Joko Widodo dalam konferensi pers seusai silaturahmi, Sinuhun PB XIII, pada Minggu (27/5/2012) akan mengundang seluruh kerabat guna menyelesaikan permasalahan internal yang ada.

Sinuhun PB XIII Hangabehi sendiri yang diwawancarai dalam perjalanan ke mobil untuk kembali ke keraton, tak menampik adanya rencana untuk merombak total struktur yang ada di dalam keraton. Termasuk di antaranya kemungkinan membubarkan Lembaga Dewan Adat. Hangabehi yang berjalan sambil dipegangi dari belakang oleh Tedjowulan tak banyak memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan. Namun yang jelas dia mengaku sangat senang dengan rekonsiliasi tersebut.

Sementara itu, salah satu kerabat keraton, KGPH Dipokusumo menjelaskan perombakan struktur keraton merupakan hal yang tak bisa dihindari jika keraton ingin semakin memantapkan posisinya sebagai pusat kebudayaan. Namun hal itu harus didahului dengan reunifikasi semua pihak yang ada di internal keraton. Semua pihak harus disatukan dalam pemahaman yang sama mengenai arah yang akan dituju. “Restrukturisasi kalau belum ada reunifikasi ya tidak akan jalan,” katanya.

Restrukturisasi dalam hal itu, menurut Dipo, lebih pada penajaman hak dan kewajiban masing-masing lembaga, serta bahwa keberadaan lembaga itu sudah atas persetujuan bersama. Termasuk Lembaga Dewan Adat, kalau memang masih dipandang perlu sebagai pengontrol kekuasaan raja, Dipo mengatakan juga harus ada persetujuan dari Sinuhun.