SOLOPOS.COM - Ilustrasi layanan BPJS di RSUD Moewardi (JIBI/Solopos/Dok)
Kesehatan Solo, pasien RSUD dr. Moewardi harus tunggu 6 bulan untuk operasi.
Solopos.com, SOLO — Masa tunggu tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi Solo mencapai enam bulan. Hal itu dikeluhkan terutama oleh pasien Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Keterbatasan ruang operasi diklaim sebagai penyebab lamanya masa tunggu tersebut. Keluhan pasien BPJS tersebut diterima Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo.
Lamanya masa tunggu operasi tersebut dinilai tidak manusiawi. “Nyaris tiap hari saya menerima keluhan dari masyarakat,” kata Rudy, sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan seusai upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Balai Kota, Senin (14/11/2016).
Lamanya masa tunggu operasi tersebut dinilai tidak manusiawi. “Nyaris tiap hari saya menerima keluhan dari masyarakat,” kata Rudy, sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan seusai upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Balai Kota, Senin (14/11/2016).
Rudy mengaku geram dengan layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah tersebut. Padahal rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan, terutama bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mestinya rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak tebang pilih. Apalagi dipaksa antre tiga hingga enam bulan untuk operasi.
Sulitnya mendapat kamar untuk rawat inap menjadi keluhan yang banyak didapatkan Rudy, terutama kamar kelas III. Pasien bahkan harus naik kelas ke VIP jika ingin mendapat pelayanan cepat sesuai dengan dokter yang menangani.
“Ada laporan warga punya penyakit diabetes dan kakinya harus diamputasi. Tapi karena dokter yang menangani hanya bisa kalau dia di VIP, dia terpaksa naik kelas ke VIP. Ini kan tidak benar,” kata dia.
Namun demikian, Rudy mengaku tak bisa berbuat banyak terkait laporan warga tersebut. Hal itu karena RSUD dr. Moewardi berada di bawah kewenangan Pemprov Jawa Tengah.
Sedangkan RSUD milik Pemkot, dia mengakui belum mampu melakukan operasi besar. Rudy juga tidak tahu persis akar permasalahan itu. Apakah karena layanan di rumah sakit ataukah sistem BPJS-nya.
Namun, yang jelas, Rudy akan melaporkan kasus itu ke Gubernur Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan. “Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena menyangkut hak layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata dia.
Direktur Utama RSUD dr. Moewardi Solo, Endang Agustinar, mengakui keterbatasan ruang operasi. Saat ini RSUD dr. Moewardi hanya memiliki 12 ruang operasi. Idealnya diperlukan lima ruang operasi tambahan.
RSUD dr. Moewardi akan menambah lima ruang operasi lagi ke depannya. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Jadi memang operasi ada yang ditunda karena keterbatasan ruang operasi atau sesuai urutannya,” kata dia.
Dia menegaskan RSUD dr. Moewardi tidak pernah menelantarkan pasien yang membutuhkan tindakan operasi. Untuk operasi darurat akan dilakukan sesegera mungkin. Pengelola rumah sakit telah menyiapkan ruang operasi khusus untuk kondisi darurat tersebut.
Berbeda dengan penanganan pasien kanker, dia menjelaskan ada prosedur yang harus dilakukan sebelum operasi, seperti kesiapan kondisi pasien. Hal ini yang membuat pasien baru bisa menjalani operasi beberapa bulan ke depan.
Endang mengatakan yang jelas pada prinsipnya RSUD dr. Moewardi tidak akan pernah menolak pasien. Persentase pasien kriteria miskin rawat inap 90% adalah peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan sisanya 10% adalah pasien umum.
Hal ini berpengaruh pada keterisian kamar di kelas III yang mencapai 80% dari total kamar tersedia 400 tempat tidur. Rencananya, tahun depan RSUD dr. Moewardi akan menambah 192 kamar baru untuk kelas III.
“Kamar kelas III cukup banyak. Total kamar kelas III hingga VVIP yang kami miliki ada 782 tempat tidur. Nah, lebih dari separuh kamar di Rumah Sakit Moewardi untuk kelas III,” katanya.