Indah Septiyaning Wardani / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Munas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) 2023 di Gedung DPRD Karanganyar pada Jumat (23/6/2023). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)
Solopos.com, KARANGANYAR — Masyarakat adat dan penghayat kepercayaan di Indonesia meminta pemerintah memberi keleluasaan dalam melaksanakan hukum adat. Mereka juga meminta pemerintah tidak mempersulit pernikahan bagi penghayat kepercayaan. Selama ini penghayat kepercayaan sulit mendapatkan keadilan sesuai hak-hak sipilnya.
Hal ini mencuat dalam Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) IX Tahun 2023 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jumat (23/06/2023). Munas dihadiri 200 perwakilan dari masyarakat adat se-Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuka Munas HPK tersebut. Kedatangan Ganjar disambut dengan tarian-tarian tradisional. Tak sedikit peserta Munas yang mengabadikan momen itu dengan berswafoto.
Dalam acara itu, calon presiden (capres) yang diusung PDIP ini mengatakan nilai-nilai di masyarakat adat menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Ganjar mencontohkan kedisiplinan yang terbentuk sejak usia dini merupakan hasil dari budaya adi luhung.
Dalam acara itu, calon presiden (capres) yang diusung PDIP ini mengatakan nilai-nilai di masyarakat adat menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Ganjar mencontohkan kedisiplinan yang terbentuk sejak usia dini merupakan hasil dari budaya adi luhung.
“Upayanya tidak hanya nguri-uri budaya. Tapi juga dikembangkan. Harapan saya di Munas HPK IX agar kebudayaan dikembangkan. Ke depan membuka festival kebaikan. Serukan moderasi dengan keras,” katanya.
Ganjar Pranowo bercerita tentang kondisi zaman dahulu. Saat itu sudah biasa murid sekolah kena hukuman dari gurunya karena melakukan kesalahan. Namun karena penghormatan dan sikap hormat pada guru, tidak ada upaya membalas.
Ketua DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Hadi Prajoko, mengapresiasi dukungan Ganjar Pranowo untuk penghayat kepercayaan di Indonesia. Dia meminta pemerintah mampu memberi ruang berekspresi dan melestarikan kearifan lokal sesuai konstitusi.
Mereka juga memperjuangkan kesetaraan hak tanpa diskriminasi. Banyak hal masih dirasa bentuk diskriminasi, seperti sulitnya mengakses dokumen kependudukan, perizinan, hak perkawinan, keperdataan dan kepidanaan. “Pemerintah mestinya melindungi hak masyarakat adat sesuai sila kelima Pancasila. Diberikan keleluasaan dalam melaksanakan hukum adat,” katanya.
Dia mengatakan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan ingin mempertahankan sisa-sisa peninggalan nenek moyang (sarana mendekatkan diri ke Tuhan YME), termasuk menjaga punden dan merehab candi. Pihaknya tidak ingin nasib Candi Penataran di Blitar yang lama-kelamaan menghilang karena tak terjaga kelestariannya.
Di kesempatan itu, dia juga meminta pemerintah agar dibuatkan kementerian khusus tentang masyarakat adat dan bukan sekadar bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini terdapat 1.678 organisasi penghayat kepercayaan. Mereka ada jauh sebelum masuknya agama di Indonesia. Kearifan lokal yang dihasilkannya bernilai luhur seperti kesenian, kerajinan dan budi pekerti.
Bendahara Munas HPK IX sekaligus Ketua DPC HPK Kabupaten Karanganyar, Toni Hatmoko, mengatakan munas dihadiri 200 perwakilan dari masyarakat adat se-Indonesia. Agenda Munas dilaksanakan di antaranya melantik kepengurusan nasional yang selesai dipilih pada Pra-Munas HPK beberapa waktu lalu. Pra-Munas telah menetapkan Hadi Prajoko sebagai Ketua HPK Masa Bhakti 2023-2028.
Dalam Munas HPK ini juga dimeriahkan dengan pameran barang antik serta kontes Keris Kamardikan.