KETERBUKAAN INFORMASI Publik, Masih Jadi Momok Lembaga Pemerintah

komisiinformasi.go.id

SOLO- Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Lais Abid mengatakan, lahirnya UU No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih jauh dari panggang. Pasalnya, UU tersebut masih dianggap momok bagi pemerintah serta sejumlah badan layanan umum lainnya.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Demikian ditegaskan, Lais Abid seusai menghadiri diskusi publik, Pemberdayaan Masyarakat Mealui Audit Sosial di Sektor Pelayanan Publik PKMS, di Hotel Anugerah Palace, Senin (12/3/2012). Dari studi dan pantauan ICW di lapangan selama ini, Divisi Investigasi dan Informasi ICW ini menarik kesimpulan bahwa pemerintah dan badan layanan umum lainnya masih belum menangkap penuh semangat UU KIP.

Hal itu, lanjutnya, tak hanya terlihat dari cara melayani masyarakat umum, namun juga dari cara menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. “Ketika masyarakat atau LSM bertanya tentang informasi yang itu merupakan konsumsi publik, ternyata masih banyak yang dipingpong ke sana kemari,” terangnya.

Abid menegaskan, prinsip keterbukaan dan informasi publik ialah adanya audit sosial. Tak hanya pada penggunaan anggaran publik, namun juga pelayanan, kinerja, serta prosesnya.

Koordinator Program Audit Sosial di Kota Solo, Eko Harianto juga mengungkapkan hal senada. Menurut aktivis Komite Penyelidikan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah ini,  masyarakat yang mencari informasi selama ini masih dianggap musuh oleh pemerintah atau badan layanan umum.

Sebaliknya, pemerintah dan badan layanan umum juga kerap dianggap musuh yang harus dicari-cari kesalahannya. Pandangan serba negatif inilah yang semestinya dibongkar agar tercipta upaya pencegahan tindakan penyelewengan. “Semangat keterbukaan publik ini ialah mencegah terjadinya penyimpangan. Jangan setelah terjadi penyimpangan, baru ramai-ramai diberantas. Inilah yang menurut kami sangat penting,” ujarnya.