Ketua DPRD: Jamasan Pusaka masih relevan untuk dipertahankan

Wonogiri (Espos)–Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha menilai acara tradisi ‘Kirab dan Jamasan Pusaka’ yang dihelat tiap bulan Sura/Muharam masih relevan untuk dipertahankan sebagai agenda resmi daerah. Selain sebagai upaya pelestarian budaya, acara ini dianggap masih mendatangkan keuntungan ekonomis.

Ditemui di Wonogiri, Selasa (30/11), Wawan mengatakan hingga saat ini dirinya sebagai pimpinan DPRD belum berpikir untuk mengurangi anggaran penyelenggaraan ‘event-event’ budaya di Wonogiri di tahun-tahun mendatang.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Berdasarkan aspirasi yang berkembang, sementara ini acara-acara tradisi seperti jamasan pusaka, labuhan ageng dan sedekah bumi masih cukup relevan untuk dipertahankan sebagai agenda pariwisata daerah. Manfaatnya masih bisa dirasakan dari sisi promosi wisata, pelestarian budaya dan nilai ekonomis,” ungkap Wawan.

Lebih jauh, Wawan mengajak seluruh stakeholder untuk bisa menahan diri dan tidak semakin memperuncing masalah. Hal itu mengingat wacana penghapusan acara jamasan dari agenda resmi Pemkab telah berkembang menjadi isu yang sangat sensitif. Semua pihak diharapkan bisa mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dan gotong royong.

“Bagaimanapun, lepas dari pro dan kontra, ketika akar budaya tercerabut tentu akan membahayakan NKRI. Tradisi budaya merupakan bagian dari kebinekaan yang menjadi dasar berdirinya NKRI. Kalau bukan pihak pengambil kebijakan, siapa lagi yang akan mendorong upaya <I>nguri-uri<I> budaya?” ujarnya.

Terpisah, Direktur Promosi Dalam Negeri Ditjen Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Fathul Bachri, saat dihubungi Espos, Selasa, mengatakan Pemkab Wonogiri perlu berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya jika ingin menghapus tradisi Jamasan Pusaka dari agenda resmi. Menurutnya, memang tidak ada larangan bagi pemerintah daerah untuk menghapus agenda budaya.

“Tapi sangat disayangkan kalau ada sebuah acara tradisi yang sudah menjadi ikon pariwisata hendak dihapuskan dari agenda Pemkab. Mestinya, Pemkab memberikan dukungan penuh untuk mengembangkannya, bukannya malah menghapus dari agenda,” jelas dia.

Fathul menambahkan penghapusan acara tradisi yang sudah menjadi ikon daerah, apalagi yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, akan merugikan daerah itu sendiri. Sebab, untuk menghidupkan kembali acara-acara seperti itu sangat sulit.

Karena itu, Fathul berpesan agar pemerintah melakukan evaluasi saja. Jika memang acara itu lebih banyak mendatangkan kerugian dari sisi manapun, maka tidak akan jadi masalah kalau dihapus. Namun, akan lebih baik jika pemerintah mengevaluasi manfaat dan kerugiannya, lalu mengembangkan acara itu dengan membuang hal-hal yang merugikan, sehingga tetap bisa mendatangkan manfaat, bahkan kalau perlu manfaat itu ditingkatkan.

shs