SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. (Istimewa)
Solopos.com, SOLO—Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, memberikan komentar terkait besaran dana hibah Solo, termasuk penambahannya di Perubahan APBD 2023.
“Hibah itu kalau di wilayah kelurahan ada hibah khusus, yang berkaitan Dana Pembangunan Kelurahan [DPK]. DPK ini kan setiap awal setelah Musrenbangkel, untuk usulan tahun berikutnya. Yang tahun ini berarti usulan 2022,” ujar dia, Rabu (13/9/2023).
Budi menjelaskan dana hibah Solo 2023 semula senilai Rp10 miliar. Namun, di Perubahan APBD Solo ada tambahan Rp5 miliar, sehingga menjadi Rp15 miliar. Perincian dana hibah Solo 2023, yaitu DPK sebesar Rp5 miliar, dan dana hibah khusus Rp10 miliar.
“Jadi DPK dan dana hibah khusus itu nanti dia menjadi kewenangannya LPMK pada saat proses pencairan dan pertanggungjawabannya. Kalau yang dibiayai DPK itu setiap kelurahan berbeda-beda. Tapi anggaran totalnya untuk DPK 2023 Rp5 miliar,” terang dia.
Untuk DPK 2023, Budi menjelaskan alokasinya dibagi untuk 54 wilayah kelurahan di Solo. Sedangkan untuk dana hibah khusus, menurut dia, penggunaannya berbeda-beda di masing-masing kelurahan. Hal itu tergantung proposal hibah khusus yang diajukan warga.
“Hibah khusus untuk Solo, break down-nya berbeda-beda di masing-masing kelurahan, tergantung proposal hibah khusus yang diajukan oleh lembaga-lembaga yang ada di wilayah. Jadi hibah khusus itu bisa untuk paguyuban seni, budaya di wilayah,” papar dia.
Politikus PDIP itu juga merinci penggunaan dana hibah khusus termasuk untuk paguyuban kesenian keroncong, kesenian budaya, dan paguyuban-paguyuban warga lain. Mereka mendapatkan alokasi dana hibah khusus Pemkot Solo karena mengajukan proposal.
“Jadi proposal itu ditujukannya kepada Wali Kota Solo,” kata dia. Ditanya apakah proposal dari warga bisa dititipkan Anggota DPRD Solo, Budi mengatakan tidak disampaikan dalam forum rapat, melainkan disampaikan langsung ke Wali Kota dan Wawali Solo.
Sementara disinggung peningkatan dana hibah khusus tahun ini terkait tahun politik, Budi memberikan jawaban diplomatis.
“Ya sebenarnya enggak juga, karena sebenarnya dana itu sudah ada di setiap tahun anggaran. Dari dulu sudah ada,” tegas dia.