Solopos.com, SUKOHARJO — Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, Arif, menjadi salah satu peserta aksi menolak omnibus law RUU Kesehatan di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023) lalu.
Arif menyebut, aksi unjuk rasa damai itu diikuti sekitar 20.000 tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai wilayah di Indonesia.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Menurutnya, penyaluran aspirasi itu muncul dari kesadaran masing-masing nakes karena RUU Kesehatan memberi dampak buruk bagi mereka dan kesehatan masyarakat.
“Ada yang datang dari wilayah pelosok Papua. Mereka datang karena harga diri, tidak ada yang membiayai. Kami semua datang dengan biaya masing-masing,” ujar Arif saat dihubungi Solopos.com, Selasa (9/5/2023).
Berdasarkan catatan Solopos.com, para nakes yang berunjuk rasa itu setidaknya berasal dari lima organisasi profesi kesehatan yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Arif menilai proses pembuatan regulasi omnibus law RUU Kesehatan terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi yang merupakan pekerja lapangan.
Sikap pemerintah terhadap pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan yang tidak transparan membuat tanda tanya besar bagi para nakes.
“Ucapan Menteri Kesehatan bahwa RUU Kesehatan ini untuk melindungi nakes bertolak belakang dengan isi RUU-nya,” tandas dia.
Salah satu sorotan utama para nakes dalam RUU Kesehatan adalah dihapusnya anggaran pelayanan kesehatan dari APBN.
Dihapusnya anggaran kesehatan itu sangat merugikan pasien yang membutuhkan perawatan dalam waktu cepat.
Arif menambahkan, selain dirinya anggota IDI Sukoharjo lainnya tidak ikut aksi unjuk rasa ke Jakarta namun menggelar aksi keprihatinan di kantor IDI.
Ia memastikan aksi para nakes di Jakarta tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena dilakukan dengan terencana.
“Satu orang (yang ikut aksi ke Jakarta). Selebihnya mengadakan aksi doa bersama dan keprihatinan di kantor IDI,” ujar Arif Budi Satria.
Buka Dialog
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memperhatikan isi tuntutan dan menghargai masukan dari aksi unjuk rasa PB IDI bersama empat organisasi profesi lainnya.
Ia menyebut pemerintah telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Daerah membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam penyampaian aspirasi.
“Harapannya, dengan ruang dialog tersebut dapat menghasilkan penyamaan pandangan atas pembahasan RUU Kesehatan,” ujar Bambang dalam keterangan resminya, Senin.
Selain itu, ia menyampaikan kepada seluruh kepala daerah agar memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat di setiap fasilitas kesehatan tidak ikut terganggu akibat aksi unjuk rasa hari ini.
Hal ini mengingat para tenaga kesehatan tetap harus mengedepankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan sumpah dokter untuk membaktikan hidup guna kepentingan peri kemanusiaan dan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
Bambang meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga membuka ruang dialog bagi PB IDI dan organisasi profesi kesehatan.
Menurutnya, dialog itu berguna menyerap segala aspirasi, masukan dan tuntutan terkait pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat.
“Di samping, dinilai pula berpotensi memicu kriminalisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan,” tambah dia seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
