SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Foto: Detikcom)
Karanganyar (Solopos.com)–Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Karanganyar, Eret Hartanto, didesak mundur oleh sejumlah pengurus Partai Nasdem. Mereka menilai kepemimpinan Eret arogan dan tidak taat administratif.
Sabtu (6/8/2011) petang lalu, sejumlah pengurus dari DPD dan 15 DPC bermusyawarah untuk mengeluarkan pernyataan sikap.
“Saya hanya menyampaikan Pak Eret harus punya pemikiran dewasa dan harus bisa toleransi diri. Kalau dia tidak bisa memegang DPD Nasdem Karanganyar, mending dia mundur sebagai ketua,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Karanganyar, Tukino Muhadi, didampingi Wakil Sekretaris, Sukarmo, di Karanganyar, Sabtu (6/8/2011) petang.
“Saya hanya menyampaikan Pak Eret harus punya pemikiran dewasa dan harus bisa toleransi diri. Kalau dia tidak bisa memegang DPD Nasdem Karanganyar, mending dia mundur sebagai ketua,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Karanganyar, Tukino Muhadi, didampingi Wakil Sekretaris, Sukarmo, di Karanganyar, Sabtu (6/8/2011) petang.
Pengurus DPC yang ikut berkumpul antara lain dari DPC Karanganyar, Mojogedang, Matesih, Colomadu, Gondangrejo, Ngargoyoso, Kerjo, Jenawi, Tawangmangu, Jumantono, Jatipuro dan Jatiyoso.
Ada tiga poin yang disampaikan dalam pertemuan itu, terutama tentang musyawarah partai. Pertama, tentang pergantian pengurus, Eret tidak memusyawarahkan hal itu dengan pengurus lainnya. “Suwarto yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris ternyata sudah diganti oleh Heri Joko Sukarman tanpa musyawarah,” ujar Tukino.
Ketiga, pemecatan terhadap Tukino dan Sukarmo dari partai, juga sepihak. Padahal, keduanya diangkat menjadi pengurus DPD melalui surat keputusan (SK) DPP. Karena itu, yang berhak memberhentikan adalah DPP.
“Kami hanya mendapatkan surat pemberitahuan tanpa lampiran dari DPP,” ungkap Tukino. Karena itu, ia menilai Eret mengentengkan administrasi dan memecat orang tanpa prosedur.
Ia dan Sukarmo juga mengaku telah diperalat oleh Eret hanya untuk mendapatkan orang-orang yang akan duduk di DPC. Padahal yang mendapatkan orang-orang itu adalah mereka. Beberapa pengurus DPD lama, kata Sukarmo, diganti oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Eret.
Saat dimintai konfirmasi, Eret justru mempertanyakan alasan pengurus meminta dirinya mundur. “Alasan saya diminta mundur itu apa? Partai itu dibentuk dari atas, bukan dari bawah. Kami pertanggungjawabannya ke atas. Mosi tak percaya yang dipakai orang-orang itu tak ada gunanya,” ujar Eret saat dihubungi Espos, Minggu (7/8/2011).
Eret menilai justru orang-orang DPC yang memojokkannya itu tidak melaksanakan program pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT). Padahal, imbuhnya, mereka sudah diberi deadline oleh DPP hingga 24 Juli untuk membentuk DPRT. Tapi, hal itu tidak dilaksanakan.
(fas)
