SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendapatan (JIBI/Bisnis/Dok.)
Keuangan Solo, Belanja pegawai Pemkot Solo capai Rp1,018 triliun.
Solopos.com, SOLO–Tingginya anggaran belanja pegawai masih menjadi momok dalam pemerintahan di Kota Solo tahun 2016.
Limpahan dana alokasi umum (DAU) hingga Rp841 miliar belum cukup untuk menambal pos belanja pegawai yang mencapai Rp1,018 triliun. Muncul opsi penggunaan dana pendapatan daerah lain-lain yang sah untuk menutup kekurangan tersebut.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, sekitar Rp700 miliar atau 83% DAU diproyeksi tersedot untuk membiayai gaji pegawai tahun depan. Pemkot masih harus memutar otak untuk mencari tambahan Rp300 miliar guna membayar honor kepanitiaan hingga operasional pegawai yang menjadi instrumen belanja pegawai.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Supriyanto, mengatakan tingginya kebutuhan belanja pegawai seringkali tak sebanding dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Gaji pegawai, sebutnya, mengalami tren kenaikan setiap tahun di saat DAU maupun pendapatan daerah cenderung stagnan. Tahun 2016, dia memproyeksi hanya 17% DAU yang tersisa untuk proyek infrastruktur.
“Politik anggaran yang pro publik sangat sulit dicapai dengan porsi anggaran demikian,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Gedung DPRD, Senin (10/11/2015).
Supriyanto mengatakan penggunana pos pendapatan daerah lain-lain yang sah mulai diseriusi untuk menutup defisit belanja pegawai Rp300 miliar. Tahun depan, Pemkot meraih pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp408 miliar. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi serta dana otonomi khusus.
Supriyanto menyebut pengalokasian pendapatan lain-lain untuk belanja pegawai sebenarnya kurang pas mengingat ada instrumen pajak dalam pos tersebut.
“Pajak berasal dari rakyat, mestinya ya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur,” tutur politikus Partai Demokrat tersebut.
Dia belum melihat upaya Pemkot untuk menyeimbangkan neraca keuangannya. Setiap tahun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tak lebih dari 5%. Tahun depan Supri menyebut performa keuangan Pemkot rentan menurun karena hanya menyisakan Rp721 miliar atau sekitar 33% dari total APBD untuk belanja langsung.
Adapun belanja tidak langsung yang termasuk belanja pegawai sebesar Rp1,073 triliun. “Padahal tahun ini sebenarnya sudah mengarah ke 60:40 (perbandingan belanja tidak langsung-belanja langsung).”
Supriyanto tak habis pikir dengan kebijakan Pemkot yang menaikkan tambahan penghasilan (tamsil) bagi PNS senilai Rp15,8 miliar. Selain kenaikan tamsil, PNS masih dimanjakan gaji ke-14 sebagai pengganti THR sebesar Rp40 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Sekda, Budi Yulistianto, tak menampik rendahnya belanja langsung disebabkan tingginya kebutuhan belanja pegawai. Di sisi lain dia menyebut tak mudah menggenjot PAD yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, pihaknya menjamin kenaikan kesejahteraan PNS akan dibarengi peningkatan kinerja.