SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendapatan (JIBI/Bisnis/Dok.)
Keuangan Sragen, DPRD meminta penerapan e-budgeting oleh Pemkab tak tanggung-tanggung.
Solopos.com, SRAGEN — Kalangan anggota DPRD Sragen meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tidak tanggung-tanggung dalam menerapkan sistem penganggaran secara elektronik (e-budgeting) melalui aplikasi berbasis Internet pada 2017.
Anggota Komisi I DPRD Sragen Heru Agus Santoso mengatakan penerapan e-budgeting memungkinkan masyarakat bisa mengontrol realisasi anggaran berikut nilainya. Dia mendukung penerapan e-budgeting karena mendukung transparansi anggaran.
“Penerapan e-budgeting itu akan menciptakan transparansi anggaran. Itu terobosan Pemkab Sragen yang luar biasa bagus. Namun, sistemnya bagaimana sampai sekarang kami belum mendapat kejelasan,” terang Heru kepada Solopos.com, Senin (12/12/2016).
Heru berharap penerapan e-budgeting itu tidak tanggung-tanggung. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebaiknya tidak sekadar menyediakan data umum tentang anggaran yang digunakan selama setahun.
Dia meminta SKPD menjelaskan lebih detail terkait jenis kegiatan berikut nilai anggaran yang digunakan. “Kalau cuma dipaparkan dana glondongan yang diterima tiap SKPD ya percuma. Masyarakat tidak akan tahu jenis kegiatan dan anggarannya. Sebaiknya dipaparkan kegiatan dan anggaran yang lebih terperinci. Kalau mau menerapkan e-budgeting ya jangan tanggung-tanggung,” terang Heru.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sragen Suparno. Menurut dia, masing-masing SKPD harus memaparkan secara lebih terperinci terkait kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan. Dia berharap e-budgeting juga diterapkan di tataran pemerintah desa.
Melalui e-budgeting itu, masyarakat bisa mengawasi langsung realisasi dari penggunaan dana desa. “Ini program bagus yang perlu didukung banyak pihak. Persoalannya, apakah e-budgeting itu sudah ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Itu yang perlu disiapkan oleh eksekutif,” papar dia.
Penerapan e-budgeting itu, kata Suparno, bakal mengurangi potensi korupsi oleh pejabat eksekutif maupun legislatif. Dia meyakini para pejabat publik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran karena masyarakat bisa mengawasi secara langsung.
“Jika program e-budgeting ini jadi direalisasikan, Sragen akan jadi pilot project. Sragen bisa jadi rujukan nasional dalam hal transparansi anggaran,” ungkap Suparno.