Kinerja anggota DPRD Karanganyar, satu anggota komisi D DPRD Karanganyar dilaporkan ke Badan Kehormatan.
Solopos.com, KARANGANYAR–Seorang legislator dari Komisi D DPRD Karanganyar dari Fraksi Gerindra-Amanat diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD atas dugaan kolusi dan nepotisme beberapa proyek penunjukkan langsung (PL) dari dana aspirasi
DPRD 2015, Selasa (26/1/2016).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Pihak pengadu yaitu Ketua Forum Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka), Kiswadi Agus. Saat ditemui wartawan, Rabu (27/1/2016), Agus tidak mau menyebutkan nama teradu. Dia beralasan telah menyebutkan nama teradu dalam aduan tertulis kepada BK.
“Ada 12 paket proyek PL dana aspirasi DPRD yang diduga kuat ditangani oleh anak dan kerabat dari legislator yang saya adukan ini. Satu CV menangani hingga sembilan proyek, tiga proyek lain ditangani kerabat. Bisa saja lebih dari itu,” tutur Agus.
Nilai proyek PL dana aspirasi DPRD yang ditangani anak dan kerabat dari legislator itu ditaksir mencapai Rp2 miliar. “Kenapa bisa seperti itu? Unsur kolusi dan nepotismenya kental. Hal ini bisa saja sampai mengarah ke tindak korupsinya,” imbuh dia.
Agus menilai fenomena tersebut tidak etis. DPRD yang mempunyai fungsi penganggaran, dan pengawasan, tapi belasan proyek PL dana aspirasi justru digarap anak dan kerabat legislator. Dia berharap BK DPRD bertindak cepat merespons aduan.
“Saya berharap BK DPRD bisa memberi pembinaan terhadap legislator ini, atau legislator yang juga bermain. Pihak partai juga harus berani memberi sanksi yang tegas. Sebab saya menilai apa yang terjadi ini adalah suatu kebodohan, sangat disesalkan,” urai dia.
Sedangkan Ketua BK DPRD Karanganyar, Abdul Saleh Purwanto, saat dihubungi Solopos.com mengonfirmasi adanya aduan dari Forum Mahaka. Dia mengklaim sudah menindaklanjuti aduan dengan menggelar rapat internal BK DPRD, Selasa.
Ipung, panggilan akrabnya, mengatakan tidak ada nama teradu dalam aduan yang diajukan Forum Mahaka. “Hasil rapat BK, kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Pihak teradu tidak disebut namanya, hanya dari Fraksi Gerindra-Amanat,” ujar dia.
Ipung menjelaskan BK segera memanggil pimpinan Fraksi Gerindra-Amanat untuk membahas aduan tersebut. Rencananya pemanggilan pimpinan fraksi dilakukan awal Februari. “Kami akan minta supaya pihak teradu dibina oleh fraksi,” sambung dia.
Penyikapan terhadap masalah tersebut, menurut Ipung, tergantung hasil pembahasan BK bersama Fraksi Gerindra-Amanat. Hasil pembahasan menjadi dasar BK merumuskan langkah selanjutnya. “Tunggu masukan dari pimpinan fraksi,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
