SOLOPOS.COM - Ilustrasi Seragam PNS (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Komisi III DPRD Solo meminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) mencopot Lurah Pasar Legi yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan di pasar induk terbesar di Kota Bengawan itu.
Penanganan sampah yang terbengkalai dan target pendapat asli daerah (PAD) yang tidak tercapai pada triwulan I lalu menjadi bukti bobroknya kinerja pejabat itu.
Permintaan itu dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, saat ditemui Solopos.com, di Gedung Dewan, Selasa (5/8/2014). Sentilan Wali Kota Solo terhadap kinerja aparat DPP membuat Honda terpanggil untuk menyikapi persoalan sampah di pasar tradisional.
Apalagi DPP menjadi salah satu mitra kerja Komisi III. Honda menegaskan kinerja lurah pasar yang tidak becus harus dievaluasi, terutama bagi Lurah Pasar Legi.
Honda mencium gelagat yang kurang baik pada sosok Lurah Pasar Legi. Dia menilai menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan lurah pasar ternyata hanya sebagai pekerjaan sampingan.
“Pekerjaan pokok Lurah Pasar Legi lebih memilih bal-balan [sepakbola]. Apa ya beres kalau ngana kuwi [kayak gitu]. Lurah itu jelas tidak punya tanggung jawab sama sekali. Apalagi Pasar Legi menjadi pasar induk di Solo. DPP harus mengevaluasi. Evaluasi bagi saya ya harus diganti,” tegas Honda.
Menurut dia, komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) sejak lama ingin mewujudkan pasar tradisional yang bersih dan nyaman seperti mal. Dia menegaskan bila kinerjanya seperti itu lalu bagaimana dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja itu?
Sementara itu, Kepala DPP Kota Solo, Subagiyo, menyatakan siap melakukan evaluasi terhadap pasar tradisional yang ada di Solo. Menurut dia, subtansi permasalahan di pasar tradisional itu hampir sama, terutama terkait dengan persoalan sampah. Menurut dia, sampah itu hanya muncul dalam jumlah besar pada saat Lebaran.
“Kalau hari-hari biasa silakan dilihat sendiri. Kalau bicara pasti baik semua. Silakan buktikan sendiri saja. Soal masukkan Komisi III, ya nanti kami evaluasi. Semua hal terkait pasar yang akan kami evaluasi. Tidak hanya persoalan sampah, tetapi capaian PAD, kepemimpinan, etos kerja, dan hubungan lainnya,” tandasnya.