SUKOHARJO–Kinerja keuangan APBD 2011 menjadi sorotan anggota DPRD Sukoharjo. Terlebih, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sama dengan tahun 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). DPRD juga menyoroti minimnya serapan anggaran karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dinilai sangat besar yakni Rp121 miliar.
“Opini BPK 2011 masih sama dengan 2010. Sama saja tidak ada kemajuan atau peningkatan prestasi dalam hal kinerja keuangan,” tegas juru bicara Fraksi PKS (FPKS) Sunarno saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2011 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sukoharkjo, Selasa (8/5/2012).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Dia berharap pada tahun-tahun mendatang Pemkab meningkatkan kinerjanya terkait laporan keuangan. Dengan demikian, Sukoharjo diharapkan berhasil merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Selain itu, FPKS juga menyoroti pos belanja dalam APBD 2011 yang hanya terealisasi 90,64%. Sunarno mengatakan, dari sisi anggaran hal itu cukup baik karena ada efisiensi belanja daerah. Tapi jika dilihat dari aspek serapan program dan kegiatan, bisa dikatakan kinerja Pemkab kurang optimal.
“Mencermati LKPJ yang disampaikan Bupati, setidaknya ada dua contoh kegiatan yang tidak berjalan optimal,” ujar Sunarno.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
