Solopos.com, SOLO—Ketua Komisi II DPRD Solo, Honda Hendarto, buka suara terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2023 yang tak mencapai target.
Sebelumnya, target PAD Solo 2023 senilai Rp782,497 miliar hanya terealisasi sekitar Rp632,05 miliar. Bahkan realisasi PAD tahun lalu lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2022 yang mencapai Rp647,440 miliar.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Aku menyikapi hal itu juga bingung. Bingungnya, berarti selama ini, apa yang jadi program di Solo ini, multipplier effect ini adalah PAD yang diharapkan. Dari situ bisa digunakan kemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar dia baru-baru ini.
Ketika PAD yang ditargetkan tidak bisa dicapai, menurut Honda, program-program prioritas yang selama ini dijalankan belum bisa menghasilkan apa pun. Padahal dari PAD itu mestinya digunakan untuk merencanakan pembangunan wilayah Solo.
“Ternyata dari program yang diagung-agungkan tidak menghasilkan apa pun, yang mana pendapatan itu akan direncanakan untuk pembangunan, baik infrastruktur maupun ekonomi. Dengan PAD di bawah target, berakibat ke segala bidang,” urai dia.
Honda khawatir tidak tercapainya target PAD akan membuat jalannya program-program Pemkot Solo pada 2024 tersendat. “Akan mengakibatkan ke segala bidang lebih terpuruk lagi, karena tak ada duit. Tahun 2024 ini akan tersendat,” terang dia.
Honda mencontohkan tertundanya pencairan tunjangan anggota DPRD Solo pada beberapa awal Januari 2024. Padahal, menurut dia, biasanya tunjangan-tunjangan itu dicairkan berbarengan dengan pencairan gaji pokok bulanan setiap awal bulan.
“Saya cerita jujur, tak ada kepentingan politik, akibat dari itu tunjangan belum cair. Anggota DPRD kan ada gaji setiap tanggal 2, ada tambahan tunjangan, kayak tunjangan perumahan, transportasi, dan lainnya. Biasanya tanggal 2 ontime,” ungkap dia.
Honda mengaku tidak bermaksud mempermasalahkan belum cairnya berbagai tunjangan tersebut. Dia menyatakan hanya ingin mencontohkan dampak dari memprihatinkannya cashflow Pemkot Solo. Dia menduga hal itu dipengaruhi PAD tak target.
“Ini menunjukkan realita cashflow Pemkot Solo sangat memprihatinkan. Itu jelas karena pengaruh itu. Sangat berdampak. Ketidakmampuan keuangan daerah. Itu kewajiban Pemkot memberikan gaji dan tunjangan setiap tanggal 2,” sambung dia.
Honda juga menyebut uang persediaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) belum bisa cair. Kondisi itu membuat kegiatan-kegiatan OPD ikut tersendat. Politikus PDIP itu berharap kondisi kurang baik ini bisa segera diatasi Pemkot Solo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
