Solopos.com, KARANGANYAR — Bantuan pangan non-tunai (BPNT) mulai disalurkan kepada 67.173 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Karanganyar. Penyaluran bantuan yang dilakukan secara tunai itu melalui PT Pos Indonesia sejak 24 Februari hingga 5 Maret 2022.
Selama penyaluran berjalan, sejumlah persoalan mencuat. Hal itu ditemukan anggota Komisi VIII DPR, Endang Maria Astuti, saat meninjau pelaksanaan penyaluran BPNT di sejumlah lokasi di Karanganyar pada Jumat (4/3/2022).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Ada sejumlah temuan yang menjadi catatan kami. Di antaranya terjadi penumpukan antrean sampai masih ada warga tercecer belum terdaftar sebagai penerima,” kata dia.
Semestinya, dia mengatakan durasi penyaluran bantuan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan demikian tidak terjadi penumpukan antrean calon penerima. Apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bansos Sembako di Wonogiri Diganti Uang, Ini Plus dan Minusnya
Dari hasil pemantauan, dia mengatakan penumpukan antrean terjadi karena keterbatasan petugas. Sedangkan temuan lain adalah masih adanya warga tidak mampu belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Ada juga data yang sudah meninggal dunia masih terdaftar menerima. Data bermasalah ini harus diselesaikan,” katanya.
Berbeda dari penyaluran BPNT tahun lalu di mana bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako, kali ini BPNT disalurkan secara tunai. Nilai bantuan diterima Rp200.000 per bulan. Dulu, KPM menebus bantuan ke e-warong per tiga bulan. Sekarang dibagikan secara tunai sesuai instruksi Presiden.
“BPNT di triwulan pertama tahun 2022 disalurkan tunai,” kata Endang.
Baca Juga: Sebelum Cairkan BPNT, 1.463 Warga Kedawung Sragen Divaksin Booster
Dia mengatakan hasil pemantauan pencairan BPNT ini akan menjadi materi rapat kerja mendatang dengan Menteri Sosial. Pihaknya akan meminta penjelasan Mensos terkait alasan penyaluran BPNT disalurkan secara tunai.
“Kalau tunai, kelebihannya ketika menerima uang bisa dibelanjakan apa yang diinginkan. Sedangkan non-tunai, sebagian merasa tidak sesuai yang dibutuhkan. Misalnya di luar Jawa. Ada yang membutuhkan ini, tetapi datangnya itu. Ada pula datang ikan tapi sudah busuk dan persoalan lainnya,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Sugeng Raharto mengatakan, antrean panjang saat penyaluran BPNT terjadi karena proses verifikasi faktual membutuhkan waktu ekstra.
“Idealnya satu orang KPM dilayani maksimal dua menit. Nah, ini bisa sampai 5 menit. Sehingga antrean jadi lama,” katanya.
Baca Juga: BPNT Triwulan I Tahap I di Solo dan Daerah Satelit Sudah Dibagikan
Hal itu dipicu karena jumlah petugas PT Pos yang terbatas. Waktu tersita untuk memverifikasi barcode dan KTP. Terkait dengan data tercecer, dia mengatakan verifikasi data terus dilakukan setiap bulan sekali. Namun penentu KPM ada di tangan Kemensos.
“BPNT yang disalurkan sekarang bentuknya tunai. Bantuan untuk Januari, Februari dan Maret dengan nominal Rp200.000 per bulan,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
