KONFLIK GOLKAR SOLO : DPD Jateng Klaim Kondusif, Kader Golkar Ancam Mundur

Solopos.com, SOLO — Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng), Wisnu Suhardono, menyatakan seluruh kader Golkar Solo sudah sepakat atas keluarnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Hardono sebagai Ketua DPD II Golkar Solo. Sebelumnya, terjadi pro-kontra di internal Golkar Solo menanggapi SK yang menunjuk Wisnu sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Solo.

“Semua sudah kondusif dan sepakat atas apa yang sudah diputuskan oleh DPD I, agar keputusan itu dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen Golkar Solo,” jelas Wisnu saat ditemui wartawan seusai Rapat Konsolidasi DPD Golkar Solo di The Sunan Hotel, Sabtu (14/9/2013).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Wisnu menyatakan tak adanya protes dari peserta konsolidasi menunjukkan sudah ada kesepakatan dari para kader Golkar Solo terhadap SK pemberhentian sementara Hardono.

“Pengurus Kelurahan (PL) itu di bawah siapa? Kan dibawah Pimpinan Kecamatan (PK) tadi hadir semua. Juga ada pengurus harian, pengurus pleno hadir semua. Tidak ada yang protes, sepakat semua. Semua pasti setuju untuk kebesaran Golkar kan,” urainya.

Disinggung protes sejumlah PL Golkar Solo terhadap SK pemberhentian Hardono, Wisnu menilai hal itu merupakan dinamika di internal Golkar.

“Kader-kader muda kadang dinamis, makanya perlu diberi penjelasan. Secara organisator tidak mungkin pengurus desa atau kelurahan itu langsung ke kami. Kami menerima apa yang disampaikan oleh DPD II. Namun, saya welcome dengan siapapun karena PL juga datang ke DPD I. Apa yang disampaikan PL kami dengar, tetapi tidak dijadikan referensi,” urainya.

Lebih lanjut, Wisnu menyatakan dalam waktu dekat tak ada Musyawaran Daerah Luar Biasa (Musdalub). “Tidak ada Musdalub sampai Pemilu selesai. Itu menambah-nambahi pekerjaan dan konsentrasi. Yang penting ini bisa optimal,” katanya.

Hardono kembali menegaskan menerima keputusan pemberhentian dirinya. Dia menyatakan saat ini berkonsentrasi penuh sebagai Ketua Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Solo.

“Prinsip saya tidak ambisius dalam jabatan. Kalau sekarang diminta, tidak apa-apa, ikhlas-ikhlas saja,” ujarnya.

Disinggung langkah sejumlah PL menolak SK pemberhentian dirinya, Hardono menyatakan tak memiliki kekuatan untuk membendung upaya tersebut.
“Suara mereka tidak dibeli, tidak dibayar dan tidak ada amplop. Saya tidak diminta untuk melakukan back-up dan mendukung. Sekarang sudah ada SK, tidak ada celah. Kalau ada upaya itu, ya mangga,” jelas dia.

Sementara itu, sejumlah kader Golkar Solo kecewa terhadap keputusan DPD Golkar Jateng dan mengancam mundur. Seusai acara konsolidasi tersebut, salah satu kader melakukan aksi buka baju.

Sekretaris II PK Golkar Serengan, Aryanto, menyatkan para PL se-Serengan siap mundur dari Golkar jika tuntutan pencabutan SK tak dilakukan.

“Kami sayangkan keputusan DPD I yang tidak mengajak bicara para PL. Mungkin nanti PL se-Banjarsari juga akan mundur. Ini bukan soal Pak Hardono, tetapi karena keputusan organisasi dimana PK mengambil keputusan tanpa mengajak bicara para PL,” katanya.