SOLO — Salah seorang sentana dalem Keraton Surakarta GPH Suryo Wicaksono menegaskan, pengangkatan KGPH Mangkubumi sebagai Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota sebelum akhirnya menyandang gelar raja adalah langkah makar, kudeta.
“Mestinya, GPH Puger tahu soal angger-angger itu. Kalau nekat menabrak tatanan adat istiadat yang sudah ada, bisa kuwalat leluhur dan Mangkubumi jelas telah melakukan kudeta, maka ‘perang darat’ sudah dimulai,” papar Suryo Wicaksono ketika dihubungi Solopos.com melalui telepon, Senin (21/5/2012) malam.
Mas Nino, sapaan akrab GPH Suryo Wicaksono mengaku telah memperoleh kabar bahwa Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi menolak keras penobatan itu. “Beliau juga menilai ini sebagai tindakan kudeta. Saya juga sudah menyarankan agar beliau segera pulang ke Keraton bersama Mahapatih Tedjowulan,” kata Nino.
Bahkan menurut dia, apa yang telah dilakukan GRAy Koes Murtiah dan pendukunya itu layak dilaporkan kepada polisi karena sudah mencemarkan nama baik PB XIII dan keluarga Keraton.
“Pasal 310 ayat (1) KUHP jelas menybut, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, bisa dipidanakan,” kata Nino.
Dia juga mengaku telah menyarankan kepada Mahapatih Tedjowulan agar mengumpulkan pendukung-pendukungnya untuk stand by 24 jam, menunggu perintahnya masuk keraton dengan risiko apapun demi kehormatan Keraton Surakarta Hadiningrat.
“Mana ada penobatan KGPAA tanpa dihadiri raja, padahal raja masih hidup. Jelas ini kudeta.
Apalagi Mangkubumi itu anak dari istrinya yang sudah dicerai Sinuwun Hangabehi, maka secara adat tidak mungkin terjadi. Gusti Puger tahu persis paugeran itu dan jika dilanggar tunggu saja kuwalat-nya nanti pada leluhur Keraton,” papar Mas Nino. Mulyanto Utomo/JIBI/SOLOPOS
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
