SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Di Keraton ada hirarki, peraturan dan adat yang harus dipatuhi. Jika seseorang telah melanggar paugeran tersebut tentu saja harus menerima konsekuensi dan bertanggung jawab pada apa yang telah diperbuatnya. Jadi tidak bisa begitu saja masuk dengan melupakan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya,” jelas KGPH Puger saat berkunjung ke Griya SOLOPOS, Rabu (23/5/2012).
Menurut Puger, pihaknya tidak antirekonsiliasi dengan bahkan pihaknya tetap optimistis perdamaian antar para sentana tetap bisa terwujud. Hanya saja pihaknya berharap agar semua piha kembali kepada peraturan Keraton yang memang sudah ada sejak dulu.
Mengingat Tedjowulan sendiri pernah melanggar janji untuk tidak menyandang gelar raja lagi. Karena pada kenyataannya Tedjowulan justru mengangkat dirinya sebagai raja PB XIII.
“Kami ingin semua kembali kepada jalan-jalan yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai yang tidak benar, tiba-tiba menjadi benar,” tandas Puger.
Termasuk soal adanya dua raja, menurut Puger, sejak awal pihaknya tidak pernah mengakui adanya dualisme raja tersebut. Sebab pihaknya berpegang ada sejumlah data dan fakta antara lain bantuan pemerintah pusat dan daerah selama ini tetap masuk melalui lembaga adapt keraton. Kemudian fakta kedua, surat menyurat kunjungan kerja pemerintah manapun selalu dialamatkan kepada SISKS Pakoe Boewono XIII melalu Pengageng Sasana Wilapa. Fakta lain adalah beberapa materi promosi pariwisata dan budaya yang dikeluarkan oleh Pemkot Solo dengan tegas menuliskan SISKS Pakoe Boewono XIII.
Kedatangan Puger ke SOLOPOS didampingi sejumlah orang anggota Kusuma Wandawa yang lain seperti KP Satryo Hadinagoro, KP Winarno Kusumo, KGPH Mangkubumi, GKR Timur, ahli waris Wiryodiningrat Gunadi HS, dan beberapa orang lain tersebut diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi SOLOPOS, Suwarmin dan sejumlah redaktur.
