KONFLIK KERATON : Mediasi Gagal, Rudy Ancam Cabut Fasilitas Negara

Solopos.com, SOLO –– Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mulai gemas dengan konflik internal Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang seolah tak berujung. Lelaki berkumis ini pun mengancam mencabut seluruh fasilitas negara di Keraton Solo itu jika kedua kubu berselisih tak menunjukkan iktikad menyelesaikan masalah.

Diberitakan sebelumnya, Rudy berencana menggelar pertemuan dengan putra-putri Paku Buwono (PB) XII dalam mediasi lanjutan. “Pertemuan langsung ini untuk menyelesaikan. Namun kalau mereka enggak mau ya sudah. Fasilitas negara mungkin tidak akan diberi,” ujarnya saat ditemui wartawan di SMAN 8, Jumat (30/8/2013).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Pihaknya menyayangkan pernyataan-pernyataan sumir yang seolah ingin merintangi jalan mediasi. Dalam sebuah kesempatan, Wakil Pengageng Pariwisata dan Museum Keraton Solo, K.R.M.T Satryo Hadinagoro, mengatakan Pemkot tidak perlu cawe-cawe dalam urusan internal keraton. Menurut Rudy, pernyataan tersebut sama halnya keraton tidak mengakui keberadaan NKRI.

Kepala Daerah menandaskan Pemkot berkewajiban memelihara situs budaya seperti Keraton Solo sesuai amanat UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya. “La yen emoh dicawe-cawe terus piye arep melu negara? Berarti saiki listrike dipedhot, telepon dipedhot, banyu dipedhot,” tukasnya.

Bukan kali ini saja Pemkot Solo mengupayakan mediasi terhadap konflik Kesunanan Surakarta Hadiningrat pascarekonsiliasi konflik dua raja di kerajaan itu. Pada masa kepemimpinan Wali Kota Joko Widodo, mediasi telah dilakukan dengan metode setengah kamar. Upaya itu tampaknya belum berhasil mengingat konflik yang terus meruncing.

Meski demikian, Rudy berharap mediasi yang bakal mengumpulkan sejumlah trah Paku Buwono XII nanti bisa memberi solusi permanen. “Feeling saya, kali ini kok rampung,” ucapnya optimistis.

Mediasi disebut akan menitikberatkan soal eksistensi raja Kesunanan Surakarta Hadiningrat Sampeyan-Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (S.I.S.K.S.) Paku Buwono XIII di lingkungan keraton. Posisi K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan yang bakal dilantik menjadi mahapatih juga akan dibahas dalam pertemuan.

Sejarawan yang juga pengamat Keraton Solo, Heri Priyatmoko, sepakat dengan Pemkot yang ingin mencabut fasilitas negara jika mediasi kembali gagal. Menurut Heri, sudah saatnya Pemkot memberi “sanksi” konkret kepada pihak yang berpolemik. “Wajar saja itu dilakukan. Selama ini, strategi merukunkan kubu yang berseteru selalu kandas di tengah jalan,” ujarnya kepada .

Heri menilai masyarakat pun mulai jenuh dengan konflik keraton dan butuh tindakan taktis dari Pemkot. Menurutnya, pemutusan sejumlah fasilitas di keraton tidak akan berpengaruh terhadap kondisi bangunan keraton. “Sebaliknya, sekarang kita bisa melihat sejauh mana bangsawan-bangsawan keraton itu mencukupi kebutuhannya sendiri.”