SOLOPOS.COM - AKSI ABDIDALEM--Sejumlah abdidalem Pakasa membawa sesaji dan membentangkan poster yang berisi meminta Walikota Solo Joko Widodo mengembalikan PB XIII Hangabehi ke keraton tanpa KGPHPA Tedjowulan usai mengikuti wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (31/5/2012). Abdidalem Pakasa dari Soloraya dan Jogja sowan ke keraton untuk menyatakan sikap atas kondisi keraton serta mendukung dewan adat keraton dan menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan keraton. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

  AKSI ABDIDALEM--Sejumlah abdidalem Pakasa membawa sesaji dan membentangkan poster yang berisi meminta Walikota Solo Joko Widodo mengembalikan PB XIII Hangabehi ke keraton tanpa KGPHPA Tedjowulan usai mengikuti wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (31/5/2012). Abdidalem Pakasa dari Soloraya dan Jogja sowan ke keraton untuk menyatakan sikap atas kondisi keraton serta mendukung dewan adat keraton dan menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan keraton. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)


AKSI ABDIDALEM--Sejumlah abdidalem Pakasa membawa sesaji dan membentangkan poster yang berisi meminta Walikota Solo Joko Widodo mengembalikan PB XIII Hangabehi ke keraton tanpa KGPHPA Tedjowulan usai mengikuti wilujengan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (31/5/2012). (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

SOLO--Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) menyatakan kesiapannya menjadi ujung tombak dari Lembaga Dewan Adat Keraton. Mereka tak hanya siap untuk pasang badan dalam menolak hasil rekonsiliasi PB XIII Hangabehi dan KGPH-PA Tedjowulan. Melainkan, juga siap menjadi ujung tombak perjuangan Dewan Adat Keraton dalam mengembalikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Demi kepentingan Keraton, kami siap berdiri di baris terdepan. Termasuk untuk mengamankan acara jumenengan nanti,” kata koordinator Pakasa Soloraya, Probonagoro kepada wartawan, Jumat (1/6/2012).

Probo menegaskan, Pakasa akan membela Lembaga Dewan Adat Keraton sebagai institusi Keraton. Sehingga, apa yang diperintahkan Lembaga Dewan Adat adalah titah yang harus dijalankan. “Kami membela Keraton secara institusi. Bukan membela sosok personal, seperti raja. Kalau raja salah, ya harus diberi sanksi,” paparnya.

Saat ini, jelas Probo, sejak Keraton bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sistem pemerintahan yang berjalan di dalam Keraton ialah demokrasi. Sehingga, tak ada kekuatan absolut yang dipegang oleh seorang raja. “Raja bukan pemimpin tertinggi. Sebab, kerajaan sekarang sudah tak punya kekuasaan lagi. Jadi, yang berlaku sekarang ialah sistem pemerintahan, dalam hal ini ialah Dewan Adat,” terangnya.

Pakasa juga berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kembalinya DIS. Bersama Lembaga Dewan Adat, kata Probo, Pakasa juga terus mendorong penuh upaya-upaya hukum Dewan Adat dan politik demi tercapainya DIS. “DIS jalan terus. Proses hukum juga jalan terus. Kami, berjuang dari sisi tenaga dan doa,” paparnya.

Ditanya terkait sikap Pakasa atas acara jumenengan, Probo mengaku akan tetap mengikuti adat yang berlaku. Jika raja tak bisa hadir, katanya, maka acara tetap akan dijalankan. “Mungkin bisa diganti dengan pelaksana raja sekarang, seperti Gusti Puger,” paparnya. Namun, pihaknya belum sampai memikirkan rencana jauh ke depan akan penggantian PB XIII Hangabehi. “Masih jauh itu. Kami belum berpikir untuk menggantikan PB XIII Hangabehi,” terangnya.

Senada dengan Koordinator Pakasa Sragen, Rawuh Suprianto. Ia mengatakan bahwa Pakasa akan tetap setia kepada Keraton. Ia juga siap menjadi benteng pertahanan Keraton jika ada pihak luar yang mengusik Keraton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya