Solopos.com, SOLO — Kubu Raja Keraton Solo, Paku Buwono (PB) XIII, meminta bantuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, agar bisa menyelesaikan konflik atau permasalahan yang sedang mendera kawasan pusat cagar budaya atau living heritage itu secepatnya.
“Saya berharap Pak Wali Kota, dan memohon Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran Rakabuming Raka, segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan,” ujar Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, KP Dani Nur Adiningrat, saat diwawancarai Solopos.com, Senin (2/1/2022) siang.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Dia berharap Gibran yang merupakan representasi dari Pemkot Solo bisa turun tangan untuk membenahi Keraton Solo. Apalagi beberapa waktu lalu Gibran menyatakan siap membantu Keraton Solo demi kelangsungan warisan budaya agung itu.
“Karena beliau memang sudah berstatemen, dan beliau menunggu dhawuh raja. Dawuh dalam tanda kutip nggih, karena tidak ada garis komando raja ke Wali Kota. Tapi karena bahasanya Pak Wali Kota, beliau sangat rendah hati, prasaja,” katanya.
Dani optimistis Gibran sudah mempunyai konsep atau pandangan yang jelas terkait konflik di Keraton Solo. Termasuk siapa raja yang sah dan berdaulat di Keraton secara adat. Dani berharap Gibran membantu PB XIII sebagai raja.
“Bahwa raja yang sah, berdaulat di Keraton, secara adat adalah SISKS PB XIII. Saya memohon langkah-langkah beliau untuk membantu PB XIII agar bisa melaksanakan tugas-tugas beliau. Apalagi nanti ada agenda tingalan Jumenengan Dalem,” tuturnya.
Persiapan Tingalan Jumenengan
Menurut Dani, konflik yang kembali memanas di Keraton Solo baru-baru ini dirasakan telah mengganggu rangkaian kegiatan tingalan Jumenengan Dalem PB XIII. Walau baru akan digelar pada 16 Februari 2022, rangkaian kegiatan sudah jalan.
“Rangkaian kegiatan tingalan Jumenengan Dalem ini sudah terganggu. Seperti yang kemarin acara Bedaya Ketawang pada Selasa Kliwon kan terganggu. Sinuhun mau mengadakan, ternyata kubu sebelah mengadakan lebih dulu,” kata dia.
Dani menilai terganggunya rangkaian kegiatan tingalan Jumenengan Dalem PB XIII menjadi indikator tidak baik untuk keamanan dan kondusivitas Solo. Dalam hal ini raja yang berdaulat di Keraton Solo tak bisa melakukan tugas karena ada konflik dengan ormas mengganggu.
“Juga masalah pergantian nama KGPH Mangkubumi. Asma ini kan paringan dalem PB XIII selaku raja, dan selaku ayah. Ternyata ada konon katanya kumpulan para sentana atau ada ormasnya yang menggantinya di kawasan Keraton,” paparnya.
Gangguan lain, menurut Dani, dibukanya area-area privat Keraton Solo tanpa seizin PB XIII. “Ini jelas sangat mengganggu kinerja beliau, keamanan dan kenyamanan beliau sebagai raja, serta para abdi dalem atau sentana yang bertugas,” imbuhnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
