KONFLIK KERATON SOLO : Dewan Adat Tak Pegang Kunci Pintu Keraton, Lalu Siapa?

Konflik Keraton Solo, Dewan Adat mengaku tak memegang kunci Keraton.

Solopos.com, SOLO — Pengageng Lembaga Keraton Solo, K.G.P.H. Puger, menyatakan Lembaga Dewan Adat tak memegang kunci pintu-pintu Keraton. Kunci keraton dipegang Adat Keraton atau semacam birokrasi Keraton.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Sebagaimana diinformasikan, persoalan kunci menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Puger dengan Ketua Satgas Panca Narendra (Tim Lima), K.G.P.H. Benowo, Selasa (4/4/2017), di Kantor Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop) Angkatan Darat. Dalam pertemuan itu, Benowo meminta Puger menyerahkan kunci Keraton untuk mempermudah akses Paku Buwono (PB) XIII di Keraton dalam rangka tingalan jumenengan. (Baca: Dewan Adat Diberit Tenggat 2 Hari Serahkan Kunci Keraton)

Terkait pertemuan empat mata dengan Benowo itu, Puger membantah mewakili Dewan Adat. Ia hadir mewakili Lembaga Keraton Solo. Ia menjelaskan secara adat, kunci-kunci memiliki destinasi masing-masing serta dibawa petugas masing-masing, bukan Dewan Adat.

“Bukan Lembaga Dewan Adat yang pegang kunci, [tapi] adat keraton. Di sini kan ada adat, birokrasi keraton. Bukan pula pengageng, [tapi] ada petugas yang mengurusi itu,” kata Puger saat ditemui wartawan di Magangan, kompleks Keraton Solo, Rabu (5/4/2017).

Sementara terkait tingalan jumenengan, lanjut Puger, tetap digelar meski tanpa PB XIII. Hal itu sesuai pesan PB XII bahwa Bedaya Ketawang tetap digelar meski raja berhalangan. “Sebagai pelaksana adat saya melaksanakan itu. Kalau enggak melaksanakan malah saya salah. Karena Sinuhun enggak ada, kami hanya mendirikan Bedaya Ketawang. Ini perintah PB XII, tetap jumeneng tapi jumeneng Bedaya Ketawang di Sasana Sewaka,” tutur dia.

Ia juga menyampaikan permohonan maaaf kepada masyarakat Kota Solo atas situasi Keraton Solo yang dinilai mengganggu ketenangan serta mengganggu ketertiban umum. Ia pun terpaksa menutup museum karena tidak ingin masyarakat terlibat dalam pemikiran yang tidak nyaman. “[Hal itu] supaya bangsa ini tetap dingin dalam menyelesaikan masalah termasuk warga-warganya,” harap Puger.