SOLOPOS.COM - Keraton Kasunanan Surakarta (JIBI/Solopos/Agoes Rudianto)
Solopos.com, SOLO — Sentana dalem versi Lembaga Dewan Adat Keraton Solo menolak penyelenggaraan kirab Mangayubagyo Raja Solo, Pakubuwono (PB) XIII yang digelar Pemkot Solo, Senin, 28 Oktober mendatang.
Penolakan itu terlontar ketika sentana dalem mengadu di gedung DPRD, Rabu (16/10/2013).
Para sentana dalem yang menolak adanya rekonsiliasi dua raja kembar mengakui konflik internal Keraton belum selesai. Mereka memertanyakan netralitas mediator saat pelaksanaan mediasi putra-putri PB XII di komplek Balai Kota beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Solo berencana menggelar acara Kirab Mangayubagyo PB XIII. Dalam acara itu, Raja Solo, PB XIII Hangabehi bakal dikirab bersama 5.000-an elemen masyarakat untuk masuk ke singgasana raja di Sasana Sewaka, Keraton Solo.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Solo berencana menggelar acara Kirab Mangayubagyo PB XIII. Dalam acara itu, Raja Solo, PB XIII Hangabehi bakal dikirab bersama 5.000-an elemen masyarakat untuk masuk ke singgasana raja di Sasana Sewaka, Keraton Solo.
Berdasarkan pantauan Solopos.com, puluhan sentana dalem Keraton yang mengatasnamakan keluarga besar trah Dinasti Mataram PB II-PB XIII berdialog dengan pimpinan DPRD Solo.
Rombongan sentana dalem dipimpin G.P.H Puger menyerahkan lembaran kertas yang berisi unek-unek perihal rencana pelaksanaan kirab dua pekan lagi. Terlihat pula dalam rombongan sentana dalem, G.K.R Timoer Rumbai, K.R.M.H Satryo Hadinagoro, K.P Winarno Kusumo dan sejumlah sentana dalem lainnya. Rombongan sentana dalem diterima Ketua DPRD Solo, Y.F Sukasno dan Wakil Ketua DPRD, Supriyanto.
Dia menerangkan selama ini bapaknya selaku Raja Solo menempati komplek Keraton Solo. Oleh sebab itu, Pemkot tidak perlu menggelar kirab untuk memasukkan raja ke dalam Keraton.
“Ibaratnya, wong tinggal buka pintu Keraton saja apa susahnya. Kami tidak pernah menghalangi raja masuk Keraton,” paparnya.
Sementara itu, Puger mengatakan kedatangannya ke DPRD untuk bersilaturahmi dan menyampaikan usulan terkait kirab.
“Saya sebagai orang yang dituakan oleh sentana dalem kerap mendapatkan keluhan dari sentana. Makanya kami sampaikan ke sini supaya tidak ada ganjalan,” terangnya.
Dirinya mengakui kurang setuju dengan penyelenggaran kirab yang diadakan oleh Pemkot Solo. Perihal usulan dari sentana dalem, Puger tidak menyebutkan secara rinci.
Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD, diketahui para Sentana Dalem menyampaikan dua hal yaitu terkait netralitas mediator (Wali Kota) dan penolakan kirab pada 28 Oktober.
“Kami tidak menolak tetapi tidak sepakat dengan kirab yang dipaksakan,” demikian salah satu isi surat tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan menerima masukan yang disampaikan para sentana dalem.
“Nanti masukan ini saya sampaikan kepada Wali Kota,” jelasnya.
