SOLOPOS.COM - Polisi berjaga-jaga di gapura Pusat Pendidikan Topografi di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (4/4/2017). Pusdiktop menjadi tempat musyawarah Lembaga Dewan Adat yang diwakili K.G.P.H. Puger dan Ketua Satgas Panca Narendra, K.G.P.H. Benowo. (Cahyadi Kurniawan/JIBI/Solopos)
Konflik Keraton Solo, Tim Lima dan Dewan Adat bermusyawarah.
Solopos.com, SOLO — Satgas Panca Narendra atau Tim Lima menggelar musyawarah dengan Lembaga Dewan Adat di Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop), Selasa (4/4/2017). Musyawarah itu dihadiri Ketua Satgas Panca Narendra, K.G.P.H. Benowo, dan Kondang Paku Buwono XIII, K.G.P.H. Puger, mewakili Lembaga Dewan Adat.
Anggota Staf bidang Eksternal G.P.H. Suryo Wicaksono, mengatakan awalnya pertemuan bakal digelar di keraton melalui pintu utama Kamandungan. Namun, usulan itu ditolak oleh internal keraton dan meminta dialihkan ke kasentanan.
“Tapi Gusti Benowo tidak setuju karena kasentanan merupakan tempat berkumpul para sentana atau kerabat raja. Sedangkan, Gusti Benowo adalah putra dalem yang mendapat tugas dari raja,” kata Neno, panggilan akrabnya, saat ditemui wartawan di depan gapura Pusdiktop, Selasa.
Benowo, lanjut Neno, mengusulkan agar pertemuan digelar di tempat netral. Ia menawarkan Polsek atau Polresta tapi usulan itu ditolak. Lalu ditawarkan Pusdiktop. “Kami sudah izin kepada pemangku Pusdiktop untuk mediasi ini menentukan apakah nanti sepakat atau tidak sepakat kami tunggu dalam konferensi pers seusai pertemuan,” terang dia.
Dalam pertemuan itu, Benowo meminta kepada Lembaga Dewan Adat agar menyerahkan semua kunci keraton kepada Tim Lima. Langkah itu menjadi bagian penataan keraton yang dimulai dengan penyelenggaraan Tingalan Jumenengan.
“Target utamanya kan Benowo punya surat dari Sinuhun PB XIII, dalam rangka menata keraton kembali yang sudah empat tahun enggak menggelar jumenengan agar semua kunci diserahkan kepada penyelenggara Jumenengan yang baru yaitu Benowo,” ujar Neno.
Benowo meminta kunci-kunci di dalam keraton lantaran Hangabehi merasa terganggu tidak bisa masuk ke tempat-tempat upacara. Kunci-kunci itu antara lain kunci pusaka, kunci Sasana Sewaka, kunci ke Keputren, kunci Kamandungan, Manganti, Magangan, dan lainnya. “Semua kan Dewan Adat yang bawa,” tutur Neno.
Pantauan