Solopos.com, WONOGIRI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri menggelar konsolidasi daerah dengan mengundang panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan sejumlah pihak lain menjelang Pemilu 2024.
Dalam acara yang berlangsung di GOR Giri Mandala Wonogiri, Kamis (21/12/2023), KPU Wonogiri mengajak seluruh penyelenggara Pemilu agar menjaga independensi. Konsolidasi itu menjadi langkah awal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkualitas.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, mengatakan konsolidasi daerah bertujuan menyolidkan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS) dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan peraturan.
Setiap penyelenggara pemilu diharapkan memahami betul apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab mereka. Di sisi lain, KPU Wonogiri ingin kolaborasi yang selama sudah terjalin baik antar-stakeholder bisa terus terjaga.
Dengan demikian, proses penyelenggaraan pemilu bisa berkualitas. “Ada dua bahasan pokok dalam kegiatan ini, yaitu konsolidasi internal dan kolaborasi dengan stakeholder terkait,” kata Satya saat diwawancarai Solopos.com seusai acara.
Dia melanjutkan soliditas internal penyelenggara menjadi kunci keberhasilan untuk pemilu yang berintegritas. Tanpa hal itu, mustahil proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.
Pantauan Solopos.com, konsolidasi daerah itu dihadiri seluruh PPK di Wonogiri, panitia pemungutan suara, kepala desa, dan forum komunikasi pimpinan daerah. KPU memberikan penghargaan kepada PPK yang telah menjalankan tugas dengan baik.
Dalam kegiatan itu, KPU Wonogiri juga mengundang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, sebagai pemateri.
Agus mewanti-wanti KPU Wonogiri sebagai penyelenggara Pemilu harus benar-benar independen dan netral. Menurutnya, waktu paling rawan terjadi pelanggaran Pemilu yaitu pada saat hari pemungutan suara. Maka dari itu, dibutuhkan komitmen bagi penyelenggara untuk benar-benar bisa netral.
“KPPS [kelompok penyelenggara pemungutan suara] tidak boleh membawa atribut kepentingan partai politik mana pun. KPU harus membuat pelatihan khusus untuk KPPS agar mereka benar-benar paham tugas masing-masing,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
