SOLOPOS.COM - Batik Solo Trans (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
SOLO — Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo menyatakan konsorsium pengelola koridor Batik Solo Trans (BST) yakni PT Bengawan Solo Transport sudah terbentuk. Lantaran hal tersebut, Dishubkominfo segera membeli 10 bus BST yang sudah dianggarkan di APBD 2013.
Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, mengutarakan PT Bengawan Solo Transport sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). “Administrasi sudah selesai. Tetapi sekarang belum aktif mengelola BST,” jelasnya, Kamis (31/1/2013).
Yosca menuturkan belum aktifnya konsorsium lantaran belum adanya penambahan bus guna operasional BST. “Segera kami proses untuk pembelian bus. Karena administrasi konsorsium kan menjadi syarat untuk pembelian bus itu. nah, setelah bus ada, nanti juga ada MoU antara konsorsium dengan pemkot terkait status bus sebagai pinjam pakaia atau seperti apa,” paparnya.
Meski demikian, Yosca menegaskan konsorsium mulai mengelola koridor BST 2013 ini. “2013 ini harus dikelola konsorsium. Kalau konsorsium itu kan terdiri dari enam PO bus kota ditambah Damri. Untuk koridornya direncanakan nanti menjadi sembilan koridor,” katanya.
Lebih lanjut, Yosca menuturkan meski BST dikelola oleh pihak ketiga, namun pengelolaannya tetap tak bisa dilepaskan dari campur tangan pemkot. Pemkot, lanjutnya, memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi termasuk standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan koridor BST. Selain itu, lanjutnya, dalam UU No 22/2009 juga mewajibkan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi perusahaan transportasi umum.
Dia mengutarakan pengelolaan koridor BST bakal berbeda dengan pengelolaan sarana transportasi yang sama di daerah lain.
“Kenapa kemarin lama karena kami mulai dari bawah. Kami ingin profesional. Kalau daerah lain bentuknya BUMD tetapi kami condong ke konsorsium,” ungkap dia.
Sementara itu, kalangan DPRD Solo belum mendapat penjelasan dari Dishubkominfo terkait pembentukan konsorsium. Anggaran dari APBD 2013 senilai Rp6 miliar guna pembelian 10 bus BST baru bisa dicairkan setelah ada kejelasan terkait konsep konsorsium.
“Belum ada penjelasan tentang konsorsium. Pekan depan coba kami tanyakan ke Dishubkominfo saat rapat kerja dengan kami,” kata Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto.
Di sisi lain, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Umar Hasyim, berpendapat pengelolaan BST tetap diserahkan ke Damri.
