SOLOPOS.COM - Kawasan Kepatihan (Dok/Solopos)
SOLO — Penataan Koridor Kepatihan dipastikan tidak diikuti sejumlah pengeprasan bangunan warga. Masalah anggaran diyakini menjadi penghalang Pemkot dalam memberi kompensasi.
Kabid Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo, Budiarto, mengakui urung mengepras sejumlah bangunan untuk pelebaran koridor. Pihaknya mengungkapkan anggaran penataan senilai Rp700 juta belum mengakomodasi gantirugi tanah dan bangunan warga.
”Tidak ada pembebasan lahan. Sebisa mungkin itu kami hindari,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa (2/7/2013).
Pihaknya mengatakan penataan koridor akan mempertahankan eksisting bangunan di sekitarnya. Dampaknya, lebar pedestrian yang dulu direncanakan 4 meter lebih hanya bersisa 2-2,5 meter.
Penyesuaian tersebut telah diterjemahkan dalam pra detail engineering design (DED) Koridor Kepatihan.
”Sejumlah bangunan seperti dinding pagar kantor Arpusda tidak jadi dibongkar. Kami memilih menyesuaikan luas pedestrian.”
Dirinya memaparkan pedestrian sepanjang 150 meter itu akan dikonsep seperti Koridor Kapten Mulyadi. Selain itu, pihaknya akan meniru lanskap Kepatihan masa lampau dengan penanaman vegetasi seperti pohon asam dan perdu. Sejumlah lampu berkonsep kerajaan juga akan mempercantik koridor itu.
”Kawasan ini nantinya bisa dimanfaatkan warga setempat untuk aktivitas sosial budaya,” terangnya.
Budiarto menambahkan, proyek yang dikerjakan awal Agustus ini juga akan merevitalisasi dua gapura kawasan. Dirinya mengatakan gapura peninggalan Keraton Kasunanan Solo itu akan dikembalikan seperti wujud aslinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi gapura diketahui banyak mengalami perubahan.
”Karena ketidaktahuan, warga menambal kerusakan gapura dengan bahan seadanya. Beberapa bagian bahkan diberi batu alam. Keaslian gapura akan kami kembalikan, salah satunya dengan memasang batu palimanan.”
