SOLOPOS.COM - Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih. (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, BOYOLALI—Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih bersama beberapa pejabat Pemkab Boyolali menjenguk lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek Bendung Penggung, Desa Karangjati, Wonosegoro, Boyolali, di Rumah Tahanan (Rutan) Boyolal, Jumat (8/8/2014). Apa maksud dan tujuannya?

Ditemui wartawan selepas kunjungan ke Rutan Boyolali, Sekda mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk kesetiakawanan sesame PNS Boyolali terhadap Haryono dan kawan-kawan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Seperti diketahui, dari lima tersangka kasus itu, salah satunya kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali, Haryono Samsuatmojo.

Sedangkan tiga pegawai negeri sipil (PNS) lainnya, Yuniarto Eko Pramono yang saat ini menjabat Kasi Pembangunan dan Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) Boyolali, serta Bagus Harto Wiyono dan Suhadi. Satu tersangka lainnya, Sunardi, pensiunan PNS.

“Kami hanya memberikan support, memberikan dukungan moral kepada teman-teman yang saat ini kebetulan sedang menghadapi permasalahan hukum. Ini sebagai bentuk kesetiakawanan sesame PNS di Boyolali,” ungkap Sekda.

Pihaknya berharap selama menjalani proses hukum, Haryono dan kawan-kawan menjalani dengan tabah dan baik.

“Yang jelas kami berharap dan mendoakan semoga teman-teman dapat menjalani proses hukum ini dengan tabah dan senantiasa dalam kondisi yang sehat,” imbuhnya.

Sekda membenarkan tidak ada pendampingan hukum dari Pemkab Boyolali yang diberikan kepada empat PNS yang terseret kasus dugaan korupsi proyek Bendung Penggung tersebut. Termasuk menunjuk pengacara atau kuasa hukum dari KORPRI, diakui Sekda, hal itu juga tidak bisa dilakukan mengingat dalam tubuh KORPRI sendiri belum ada lembaga bantuan hukum.

Terhadap proses hukum para tersangka, Sekda menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali dan pengadilan.

“Itu kan kewenangan Kejari dan Pengadilan. Kami serahkan sepenuhnya kepada mereka,” tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya