KPA tersebut masih dibawah pengelolaan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Wonogiri. Hal itu diungkapkan oleh Kabag Kesra Setda Wonogiri, Maryanto saat dijumpai wartawan di Pemkab Wonogiri, Senin (5/12/2011).
“Saat ini kami membutuhkan tenaga penuh untuk mengurus KPA sehingga mampu berjalan lebih optimal. Hanya, kami membutuhkan biaya untuk membayar honor tenaga tersebut setidaknya Rp 500.000 setiap bulan,” ungkapnya.
Ia menambahkan telah mengajukan anggaran untuk membayar honor tenaga penuh tersebut dalam Rancangan APBD tahun 2012. Ia berharap dengan adanya tenaga penuh yang mengelola KPA, maka KPA dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat membantu DKK menangani kasus HIV/AIDS.
Jika KPA berjalan dengan baik, lanjut dia, maka KPA akan membantu mendata penderita HIV/AIDS yang belum terdata. Ia juga mengatakan bahwa bantuan pengobatan untuk penderita HIV/AIDS saat ini hanya Rp 500.000 per orang. Pihaknya juga mengusulkan kenaikan anggaran untuk bantuan tersebut di RAPBD 2012.
(aak)