SOLOPOS.COM - Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi (dari kiri ke kanan), Inspektur Kota Solo, Arif Darmawan, dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto memberikan keterangan pers di Balai Kota Solo, Selasa (25/6/2024). (Solopos.com/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO—Kota Solo terpilih menjadi percontohan kota antikorupsi 2024. Peran aktif masyarakat di daerah dalam gerakan antikorupsi sangat dibutuhkan.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, mengatakan Kota Solo terpilih menjadi kota/kabupaten antikorupsi 2024 bersama Kota Payakumbuh, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Badung.
KPK telah menginisiasi Program Kota/Kabupaten Antikorupsi 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, dan lembaga lainya.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa selesai dengan penegakkan hukum saja tetapi harus dibarengi dengan pendidikan penegakkan hukum dan upaya pencegahan korupsi. Pendidikan berkaitan dengan pola pikir masyarakat maupun penyelenggara negara. Sedangkan pencegahan dilakukan dengan perbaikan sistem,” jelas dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (25/6/2024).
“Pemberantasan korupsi tidak bisa selesai dengan penegakkan hukum saja tetapi harus dibarengi dengan pendidikan penegakkan hukum dan upaya pencegahan korupsi. Pendidikan berkaitan dengan pola pikir masyarakat maupun penyelenggara negara. Sedangkan pencegahan dilakukan dengan perbaikan sistem,” jelas dia ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (25/6/2024).
Menurut dia, pencegahan, pendidikan, dan penegakkan hukum terkait korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat. Salah satu caranya dengan menjalankan Program Kota/kabupaten Antikorupsi 2024.
“Kabupaten/kota antiskorupsi milik seluruh elemen di wilayah tersebut, makanya kami tak hanya melibatkan penyelenggara negara namun seluruh elemen masyarakat, misalkan tokoh agama, perempuan, tokoh masyarakat, termasuk keluarga,” ujar dia.
Dia mengatakan pemilihan kota/kabupaten antikorupsi 2024 melewati proses panjang. Setiap kementerian dan pemerintah provinsi mengusulkan tiga kota/kabupaten untuk dijadikan percontohan kepada KPK.
Kemudian KPK melakukan analisis usulan dari kementerian dan pemerintah provinsi, sebagai contoh skor skor Monitoring Center For Prevention (MCP) minimal 75, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 minimal 68.
Selain itu, kata Kumbul, KPK melihat penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kepatuhan pelayanan publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal dua kali berturut-turut, dan melihat apakah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tidak korupsi.
Kumbul mengatakan KPK menetapkan dua kota dan dua kabupaten yang menjadi percontohan antikorupsi 2024. KPK menargetkan setiap provinsi memiliki satu kota/kabupaten sebagai percontohan antikorupsi pada 2027.
Inspektur Kota Solo, Arif Darmawan, menjelaskan MCP Kota Solo salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. SPI Kota Solo juga tergolong tinggi secara nasional meskipun ada beberapa catatan.
“Kami mencoba membuat komunitas-komunitas pegiat antikorupsi, atas saran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mebentuk pegiat antikorupsi. Kami ditargetkan tahun ini masuk tahap pendidikan namun dengan unsur masyarakat juga dibentuk pegiat antikorupsi,” papar dia.
Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengatakan Solo menjadi percontohan kota antikorupsi tidak mudah. Salah satu tantangan terbesarnya peran aktif masyarakat dalam upaya antikorupsi.
“Kami sudah mengusulkan Kota Solo, Insya Allah dengan mendukungnya sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Jateng. Sudah mengusulkan maka akan mendampingi dan membangun Kota Solo antikorupsi,” ungkap dia.