Boyolali (Espos)–Panwaslu Boyolali menemukan fakta mengenai penjagaan logistik Pilkada Boyolali yang tidak ketat dan jauh dari standar pengamanan logistik Pilkada. Hal ini ditemukan saat anggota Panwaslu Boyolali, Siswadi Sapto Harjono melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mojosongo dan Teras, Sabtu (1/5) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.
“Saya tidak menemukan adanya pengamanan yang khusus pada logistik Pilkada di kantor-kantor kecamatan,” katanya saat ditemui <I>Espos<I> di Kantor Panwaslu Boyolali, Minggu (2/5). Fakta yang ia temukan yaitu tidak adanya anggota dari pihak kepolisian yang berjaga pada jam tersebut. “Hanya satu personel Satpol PP yang berjaga, itu pun karena dia piket di kantor kecamatan, bukan dalam rangka menjaga logistik,” tambahnya.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ia mengatakan berhak melakukan Sidak karena salah satu tugas panwaslu yakni mengawasai perlengkapan dan pendistribusiannya. “Jelas tertera di UU No 22/ 2007 Pasal 80 Ayat 3,” katanya. Ia menganggap KPU tidak maksimal dalam mengupayakan mengamankan logistik Pilkada.
Sementara itu, anggota Divisi Logistik dan Organisasi KPU Boyolali, Amin Firmansyah, mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk turut mengamankan logistik Pilkada yang dimulai dari kantor KPU hingga sampai ke TPS.
“Tidak benar bila tidak koordinasi, kami sudah membicarakannya dengan pihak Polres dan Kesbangpolinmas Boyolali. Personel telah siap mengamankan pilkada, termasuk mengamankan logistik. Akan ada petugas yang berjaga saat logistik tiba di kelurahan hingga ke TPS, baik polisi maupun Linmas,” jelasnya.
m86
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
