SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Boyolali, Marsono, mewakili PDIP berbicara dalam rapat koordinasi KPU Boyolali. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV pada Kamis (30/12/2021). (Solopos.com/ Ni'matul Faizah)

Solopos.com, BOYOLALI—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV pada Kamis (30/12/2021). Acara tersebut berlangsung di Kantor KPU Boyolali dan dihadiri perwakilan partai dan juga instansi terkait.

Anggota Divisi Program, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Boyolali, Pardiman, mengatakan tujuan rapat koordinasi tersebut agar data pemilih dapat diperbarui dengan baik setiap bulan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Lewat kegiatan ini semisal ada perubahan data penduduk ya tahu, berapa data yang masuk dan ada data yang keluar. Nanti data yang meninggal dapat diketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Disdukcapil], kalau Pengadilan Negeri [PN] ada data yang dicabut hak pilihnya dan dikembalikan hak pilihnya, kalau Kementerian Agama [Kemenag] data usia nikah di bawah 17 tahun, dan lain-lain,” ujar Pardiman saat ditemui Solopos.com pada Kamis (30/12/2021).

Baca Juga: Harga Cabai Rawit di Klaten Turun, tetapi Masih Stabil Tinggi

Pardiman menjelaskan total data hasil pemutakhiran per Desember 2021 sebanyak 815.507 pemilih. Data tersebut terbagi ke dalam 22 kecamatan di Boyolali.

“Rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 815.507, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 404.217 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 411.290. Data tersebut dibagi menjadi 22 kecamatan di Boyolali,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pardiman menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menjelaskan data pemilih akan diperbarui setiap bulannya untuk mengetahui jumlah akhir nanti pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga: Alun-Alun Klaten Ditutup 2 Hari saat Tahun Baru, PKL Pasrah

“Jadi yang dimaksud pemutakhiran itu perubahan data setiap bulannya. Ya pemutakhiran itu maksudnya data terakhir pemilu. Kalau di Boyolali terakhir pada Pilkada 2020. Nah data itu kami perbarui setiap bulannya. Dari setiap bulannya itulah, kami akan mengetahui data terakhir untuk menyongsong pemilu 2024,” jelas Pardiman.

Selanjutnya Pardiman menjelaskan mekanisme pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan cara berkoordinasi kepada instansi terkait seperti Disdukcapil Boyolali, Kemenag Boyolali, TNI dan Polri dan lain-lain.

“Mekanismenya data dari Disdukcapil, Kemenag, TNI dan Polri serta instansi lainnya kita sandingkan dengan daftar terakhir yang ada di Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH). Kalau belum masuk ya kita masukkan, kalau data ganda otomatis akan tertolak.”

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Meroket, Disdagkop & UKM Klaten Gelar Operasi Pasar

 

Penyandang Disabilitas

Dalam rakor tersebut, beberapa perwakilan instansi memberikan masukan kepada KPU Boyolali dalam memutakhirkan data pemilih. Salah satunya perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Rubiyanto.

Dalam rapat, Rubiyanto mengusulkan agar KPU Boyolali menjalin kerja sama dengan instansi yang mengurus data penyandang disabilitas di Boyolali. Hal tersebut guna melindungi hak pilih penyandang disabilitas.

“Karena prinsip dasar pemutakhiran data ada inklusif, jadi hak pilih warga negara harus dilindungi, siapa pun, sepanjang dia masuk sebagai warga negara dan tidak dicabut pemilihnya,” ungkap Rubiyanto saat ditemui Solopos.com setelah acara.

Baca Juga: Selamat! Wonogiri Kabupaten Paling Inovatif

Lebih lanjut, Rubiyanto menginginkan pemilu selanjutnya menjadi lebih berkualitas dan ramah disabilitas. Dia mengingatkan jangan sampai penyandang disabilitas termarjinalkan.

“Kami menginginkan pemilu kita nanti lebih berkualitas dan ramah disabilitas. Karena selama ini bisa saja penyandang disabilitas mengalami kesulitan akses. Nah, maka sejak awal kita harus peduli. Salah satunya dengan cara menggandeng Dinas Sosial atau organisasi disabilitas,” usulnya.

Pardiman menyambut baik usulan dari anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Boyolali tersebut.

Baca Juga: Mobil Listrik SMK Daya Wangsa Wonogiri, Impian Jadi Kenyataan

“Untuk usulan terkait data disabilitas, kami akan mengundang Dinas Sosial. Sebelumnya kita juga pernah melakukan acara dengan seluruh disabilitas kabupaten boyollai. Kita juga sudah sering koordinasi dengan pengurus disabilitas boyolali. Kita akan undang insyaallah untuk koordinasi di bulan yang akan datang,” jawab Pardiman.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya