SOLOPOS.COM - Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (ANTARA)
Solopos.com, KLATEN – KPU Klaten mengusulkan tambahan anggaran Rp5 miliar untuk membeli masker pada Pilkada 9 Desember mendatang. Usulan itu ditolak Pemkab Klaten dengan dalih masyarakat sudah memiliki masker.
Secara kumulatif, KPU mengusulkan tambahan anggaran Rp11 miliar kepada pemkab terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Anggaran itu dipakai untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) hingga penambahan tempat pemungutan suara (TPS) guna menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggaraan, Samsul Huda, mengatakan penambahan anggaran Pilkada dibutuhkan lantaran jumlah TPS bakal bertambah dari semula 2.010 TPS menjadi 2.550 TPS. Penambahan jumlah TPS menyesuaikan aturan maksimal jumlah pemilih di setiap TPS 500 orang.
Dengan penambahan 450 TPS itu, jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bakal bertambah sekitar 3.780 orang (1 TPS sebanyak tujuh KPPS).
Dengan penambahan 450 TPS itu, jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bakal bertambah sekitar 3.780 orang (1 TPS sebanyak tujuh KPPS).
Benang Layangan Tewaskan Pemotor di Mojosongo Solo Nglewer di Jalan, Panjangnya 5 Meter
Penambahan anggaran juga diusulkan untuk pengadaan APD. KPU Klaten mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan masker, thermo gun, hingga sarung tangan. Anggaran untuk penambahan APD tersebut menelan anggaran cukup besar. Untuk pengadaan masker sendiri KPU mengusulkan Rp5 miliar.
"Yang tidak disepakati seperti masker untuk pemilih karena pemkab menilai saat ini masyarakat sudah memiliki masker dan menjamin pada hari H masyarakat datang mengenakan masker. Tambahan lainnya yang tidak disepakati seperti pengadaan thermo gun. Untuk pengukur suhu itu nanti dikoordinasikan dengan puskesmas serta kecamatan yang sudah memiliki alat tersebut," kata Samsul saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (12/6/2020).
Makam Didi Kempot Bakal Dihiasi Patung Kiriman Penggemar, Ini Wujudnya
Samsul mengatakan tak masalah dengan tak disetujuinya sejumlah usulan penambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada. Samsul juga menjelaskan belum ada rencana mengusulkan penambahan anggaran ke pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkada di Klaten. “Karena pemkab masih sanggup membiayai,” kata dia.
Soal anggaran hibah dari pemkab ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 senilai Rp46,1 miliar, Samsul mengatakan sebelum KPU menyampaikan usulan Rp11 miliar sudah melakukan rasionalisasi anggaran.
"Refocussing sudah kami lakukan dengan mengurangi sejumlah pos anggaran sosialisasi seperti mengurangi anggaran kegiatan rapat, sosialisasi dengan gelar budaya serta konser musik sudah kami coret," kata dia.
Isnaini, Buruh Perempuan Karanganyar yang di-PHK Kini Banting Setir Jualan Online
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan hasil pembahasan usulan penambahan anggaran KPU sudah disepakati dan masih dalam pengajuan persetujuan ke bupati. Soal nilai tambahan anggaran yang disepakati, Ronny mengatakan menunggu persetujuan bupati.
Disinggung usulan penambahan anggaran pilkada ke pemerintah pusat, pemkab sudah pernah mengajukan usulan. “"Usulan sudah pernah kami sampaikan ke pusat agar kekurangan anggaran bisa dibiayai dari APBN. Namun memang usulan itu belum disetujui,”" kata dia.