Solopos.com, SOLO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo membutuhkan 187 orang untuk menjadi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Perekrutan PPK sebanyak 25 orang (masing-masing lima orang untuk lima kecamatan) akan digelar pada Januari 2020 mendatang. Perekrutan dilanjutkan untuk PPS sebanyak 162 orang (masing-masing tiga orang untuk 54 kelurahan) sebulan kemudian.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Satu kelurahan ada tiga PPS. Jumlah kelurahan di Solo saat ini dengan adanya wilayah pemekaran berarti jadi 54 kelurahan. Jadi totalnya 162 personel PPS. Perekrutan PPS kami lakukan selisih satu bulan dari tahap perekrutan PPK,” jelas Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti saat diwawancarai wartawan di Solo, Jumat (27/12/2019).
Nurul menjelaskan honor ketua PPK sekitar Rp1.750.000 per bulan. Sedangkan honor ketua PPS sekitar Rp900.000 per bulan. Honor anggota PPK dan anggota PPS berbeda dengan honor ketua. Tapi dia tidak hafal nominalnya.
Bela Asal Ngawi Bukan PL Tapi Pedagang Online, Ini Kronologi Pembunuhannya
“Honor PPK sama dengan honor PPK saat Pilkada Jateng 2018. Sementara untuk honor PPS sama dengan honor PPS Pilpres 2019. Ketua PPK honornya Rp1.750.000 per bulan dan Ketua PPS Rp900.000 per bulan,” terang dia.
Mengenai dinamika politik jelang Pilkada Solo belakangan ini, Nurul tidak merasa khawatir dinamika yang terjadi bakal menjurus ke tindakan-tindakan ekstrem yang tidak sesuai regulasi.
“Yang namanya demokrasi ya seperti ini. Harus disambut dengan bungah atau bergembira. Kalau kami malah senang,” ujar dia.
Nurul menyatakan saat ini jajarannya sudah siap menyelenggarakan Pilkada 2020 sesuai regulasi yang berlaku. Komitmen itu ditegaskan Nurul untuk meyakinkan semua pihak bahwa KPU adalah lembaga yang profesional dan tertib aturan.
Liburan di Mal Bareng Jan Ethes, Jokowi Beli Kartu Bermain Rp660.000
Komitmen yang sama harus diberikan jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang akan direkrut Januari 2020 nanti.
“Kami sudah berikan bimbingan teknis kepada pihak-pihak yang selama ini berkomunikasi dengan kami terkait persyaratan maju dari jalur independen,” tambah dia.
Ihwal target partisipasi pemilih di Pilkada 2020, KPU Solo membidik angka di atas 76 persen. Angka itu adalah tingkat partisipasi Pilkada langsung Solo pada 2005. Selama tiga kali pilkada langsung, partisipasi pemilih pada Pilkada 2005 paling tinggi.
“Pilkada 2010 sebesar 71 persen dan Pilkada 2015 sebesar 74 persen,” imbuh Nurul.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
