Kegiatan tersebut dihadiri Forkompinda Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilu Sukoharjo, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan saksi dari partai politik . Seremonial pembukaan rapat pleno tersebut dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo.
“Hari ini pembacaan rekapitulasi sesuai dengan abjad kecamatan, sesuai dengan permintaan dari partai politik. Sudah dimulai dari Kecamatan Baki,” beber Syakbani saat ditemui wartawan disela skorsing rapat pleno.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Reakpitulasi masing-masing kecamatan ditargetkan selesai sekitar 1-2 jam. Hingga pukul 13.00 WIB baru empat jenis pemilihan yang dibacakan dalam rekapitulasi. Di antaranya perolehan suara calon presiden-wakil presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi dari Kecamatan Baki. Rekapitulasi tersebut sempat terhenti untuk istirahat dan dilanjutkan setelahnya.
Syakbani mengatakan sejauh ini rekapitulasi berjalan lancar. Di awal rapat pleno, pihak parpol sempat menanyakan urutan pembacaan termasuk mekanisme interupsi. Mereka juga sempat mempertanyakan pembatasan saksi yang masuk ke dalam ruangan rapat pleno.
Syakbani memastikan pembatasan saksi dilakukan lantaran ruangan yang tak memungkinkan menampung seluruh saksi. Saksi juga dipersilakan bergantian masuk dalam ruangan rapat pleno dengan membawa ID card. Syakbani menegaskan rapat pleno dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube dan akun media sosial KPU Sukoharjo.
“Harapannya bisa menghasilkan hasil rekapitulasi yang dipercaya masyarakat, diakui parpol, dan diterima semua. Setelah selesai akan direkap di tingkat provinsi sebelum 5 Maret,” ungkap Syakbani.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki, mengakui adanya hujan interupsi di awal rapat pleno. Namun menurutnya interupsi itu tidak terkait dengan perolehan suara, lebih kepada prosedur atau tata tertib yang ada.
Rochmad menyebut seluruh interupsi bisa terselesaikan atas kesepakatan bersama. Beberapa saksi parpol juga sempat mengajukan keberatan. Namun protes tersebut kebanyakan akibat kesalahan administratif dan tidak terkait dengan perolehan suara.
“Misalnya ada penulisan yang salah, kemudian penghitungan yang salah. Sebenarnya semua sudah terselesaikan di tingkat kecamatan, kami di kabupaten hanya memastikan bahwa apa yang menjadi keberatan dari saksi di tingkat kecamatan ini sudah ditindaklanjuti PPK sampai dengan pleno di tingkat kabupaten,” ungkap Rochmad.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
