SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada Klaten. (Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, KLATEN–Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusung tema Pilkada 2024 di Kabupaten Klaten sebagai Pilkada yang inklusif. Tema itu diangkat untuk memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suara mereka dengan nyaman.
Salah satu upaya menjadikan Pilkada Inklusif di Klaten dengan menggelar sosialisasi menyasar ke berbagai kalangan. Seperti yang digelar di Pendapa Pemkab Klaten, Selasa (25/6/2024). Sosialisasi yang difasilitasi desk Pilkada Pemkab Klaten mengundang dari berbagai kalangan seperti pengamen, juru parkir, organisasi perempuan, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta pelajar SMA/SMK sederajat.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono. Sosialisasi mendatangkan narasumber dari KPU serta Bawaslu Klaten.
“Hari ini kami khusus mengangkat tema mewujudkan Pilkada inklusif. Tujuannya agar seluruh warga tersalurkan hak pilihnya tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi ekonomi, termasuk kondisi disabilitas. Semua memiliki hak yang sama,” jelas Ketua KPU Klaten, Primus Supriono, saat ditemui wartawan seusai sosialisasi.
Selain sosialisasi, KPU melakukan pendekatan melalui komunitas untuk menjangkau pemilih potensial yang belum terdata. Pasalnya, pendekatan melalui keluarga belum tentu membuka diri ketika ada anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat usia memilih namun belum terdata.
Primus mencontohkan seperti ketika ada anggota keluarga dengan kondisi disabilitas. “Melalui pendekatan komunitas, kami harapkan bisa saling melaporkan. Sehingga kami bisa menyiapkan beberapa kemudian dan bantuan. Seperti disiapkan TPS yang aksesibilitas, apakah perlu kotak suara secara mobil, dan lain-lain,” ungkap Primus.
Lebih lanjut, Primus mengatakan tema Pilkada Iklusif itu juga untuk menjangkau pemilih di Klaten yang menggunakan hak pilih mereka pada hari coblosan sebanyak-banyaknya. “Untuk Pilkada ini paling tidak kami targetkan angka partisipasi pemilih sebesar 80 persen,” jelas dia.
Kabag Pemerintahan Setda Klaten, Nur Tjahjono Suharto, mengatakan desk Pilkada merupakan amanat dari salah satu UU Pemilu serta regulasi lainnya yang mengatur tentang Pilkada termasuk dari Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran Pilkada.
“Tugas desk pilkada itu ada dua yakni monitoring dan sosialisasi. Saat ini dalam tahapan sosialisasi,” kata Nur.
Dia menjelaskan sosialiasi yang digelar Pemkab dengan sasaran ke berbagai kelompok. Seperti ke kelompok penyandang disabilitas, pemilih pemula, organisasi, serta perkumpulan. Selain itu, sosialisasi bakal dilakukan hingga ke tingkat kecamatan.
“Ini yang akan kami sosialisasikan terus agar partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 akan semakin meningkat. Salah satu sasaran desk Pilkada adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dari semua kalangan. Semua orang yang memiliki hak pilih tersentuh sosialisasi sehingga hak pilih bisa digunakan secara penuh,” jelas Nur.