SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pilkada (JIBI/Antara)
Solopos.com, WONOGIRI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada Wonogiri 2020 mencapai 77,5 persen.
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan untuk memenuhi target tersebut KPU Wonogiri telah menyiapkan kebijakan dan langkah strategis pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.
Tentunya kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
KPU Wonogiri akan menggandeng media partner dan influencer untuk melakukan beberapa kegiatan sekaligus sosialisasi Pilkada. Kegiatan yang dimaksud yakni debat terbuka antarkandidat melalui televisi, konser secara online atau melalui aplikasi zoom, dan lain sebagainya.
KPU Wonogiri akan menggandeng media partner dan influencer untuk melakukan beberapa kegiatan sekaligus sosialisasi Pilkada. Kegiatan yang dimaksud yakni debat terbuka antarkandidat melalui televisi, konser secara online atau melalui aplikasi zoom, dan lain sebagainya.
"KPU tidak mungkin sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di tengah pandemi. Kami meyakini cara-cara tersebut lebih efektif untuk melakukan sosialisasi di saat kondisi seperti ini," kata dia kepada wartawan di Kantor KPU Wonogiri, Senin (22/6/2020).
Info Denda Rp250.000 Jika Tak Pakai Masker di Sragen Dipastikan Hoaks, Cek Faktanya!
Selain itu KPU juga akan menginstruksikan seluruh jajaran atau struktur pemerintahan hingga tingkat bahwa yakni Ketua Rukun Tetangga agar turut mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada.
"Dengan berbagai upaya tersebut, kami berharap masyarakat mengetahui tahapan pelaksanaan pilkada. Sehingga partisipasi pemilih sesuai target meski dalam suasana pandemi," ujar dia.
RSD Klaten Pastikan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah
Anggaran Pilkada 2020 di Wonogiri, menurut dia, sebesar Rp29,3 miliar. Dengan jumlah tersebut KPU bisa melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,3 miliar.
Disisi lain penyelenggaraan pilkada di masa pandemi membutuhkan penambahan dana karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan kebutuhan alat perlindungan diri.
Dari 1.919 TPS Pilkada yang sudah direncanakan, saat ini ada penambahan 101 TPS. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 2.020 TPS. Penambahan TPS dalam rangka mengurai kepadatan pemilih.
Sehingga jumlah petugas dan peralatan di TPS juga bertambah. Dana yang dibutuhkan untuk penambahan tersebut sebesar Rp400 juta lebih. Anggaran diambilakan dari dana efisiensi yang berjumlah Rp2,3 miliar, sehingga masih tersisa Rp1,9 miliar.
Pandemi Covid-19, Permintaan Hewan Kurban di Sukoharjo Diperkirakan Anjlok
Kebutuhan APD, lanjut dia, diperuntukkan untuk petugas dan pemilih. Anggaran yang dibutuhkan KPU untuk keperluan tersebut mencapai Rp7,7 miliar. Sisa dana efisiensi sebesar Rp1,9 miliar dialihkan ke anggaran kebutuhan APD.
Sehingga, masih terjadi kekurangan anggaran sekitar Rp5,7 miliar. Kekurangan anggaran untuk APD dimintakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional melalui DIPA KPU pusat.
"Kami berharap pengadaan APD dilakukan oleh pemerintah atau gugus tugas, kami tinggal terima barang. Karena yang mengetahui kriteria, standar dan pengadaan APD yakni gugus tugas," ujar Toto.