SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)
SUKOHARJO–Jumlah kredit macet Badan Kredit Desa (BKD) Sukoharjo sampai akhir tahun 2011 dilaporkan mencapai 60%.
Dari total kredit yang diluncurkan senilai Rp5,7 miliar, tunggakan kredit di perusahaan daerah (PD) tersebut mencapai Rp3,3 miliar.
Hal itu seperti disampaikan Dewan Pengawas BKD Sukoharjo yang juga Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkab Sukoharjo, Priyono, dalam rapat Pansus II DPRD Sukoharjo, Selasa (27/3/2012).
Priyono menyatakan banyak kredit macet karena peminjam sudah meninggal dan tidak ada yang menanggung.
“Laporan terakhir sampai akhir 2011 kredit macet 60 persen. Dari total kredit yang dikucurkan sampai hampir Rp6 miliar, yang macet mendekati Rp3,5 miliar,” ungkapnya dalam rapat Pansus II DPRD yang membahas badan usaha milik daerah (BUMD), dipimpin Bambang Santoso, kemarin.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD, Sardjono, mengingatkan agar BKD dan Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah bersangkutan. Dia bahkan meminta untuk BKD berkinerja buruk dan tidak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah lebih baik ditutup.
“Dulu BKD diharapkan jadi penyumbang PAD yang baik. Namun jika seperti ini, bisa saja berbalik arah. Karena itu agar diinventarisasi lagi, yang baik diselamatkan dan jika tidak baik ditutup saja,” tandasnya.
Pimpinan Pansus, Bambang Santoso dan anggota DPRD lain, Sukardi Budi Martono, menyampaikan hal serupa.
Sementara Kabag Kredit BKD Sukoharjo, Sri Widodo, yang datang mewakili manajemen BKD, menyatakan kredit macet sampai akhir 2011 merupakan akumulasi sejak BKD berdiri pada 1969. Dia menyatakan selama ini tidak ada penghapusan kredit atau utang seperti sering dilakukan lembaga keuangan lainnya.
“Sejak berdiri 1969 sampai sekarang tidak pernah ada penghapusan. Karena itu angkanya tinggi. Dari total kredit yang dilempar Rp5,7 miliar, macetnya Rp3,3 miliar,” paparnya dalam kesempatan yang sama.
Seperti disampaikan, total BKD aktif di seluruh Sukoharjo sampai akhir 2011 sebanyak 111 unit. Namun dari jumlah itu yang melaporkan posisinya baru 107 BKD. BKD semula diharapkan mampu melayani kredit di desa dengan pinjaman relatif kecil antara Rp50.000 sampai Rp100.000.