KTB Klaten Bantu Fasilitasi Pembangunan RTLH

Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)

KLATEN--Sebanyak sekitar 4.000 rumah di Kabupaten Klaten masuk kategori rumah tak layak huni (RTLH). Komunitas Tanggap Bencana (KTB) Klaten sebagai mitra kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) membantu memfasilitasi pembangunan rumah-rumah tersebut agar layak untuk dihuni.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ketua KTB Klaten, Indardi, ketika ditemui Solopos.com di sekretariat KTB Klaten, Minggu (27/1/2013), mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga pada 2007 berhasil membantu pembangunan 40 RTLH. Sedangkan pada 2012, jumlah rumah yang dibangun meningkat menjadi 272 rumah.

“Kami hanya memfasilitasi. Intinya, warga sekitar yang kami dorong untuk membantu pembangunan rumah milik tetangga mereka. Dananya minim, tetapi masyarakat sangat antusias menyukseskan program ini,” kata lelaki yang lebih dikenal dengan panggilan Indrajit tersebut.

Ia menambahkan, masing-masing rumah hanya mendapat anggaran senilai Rp7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5.088.000 dibelikan material bangunan. Sisanya, kata dia, diserahkan kepada masyarakat untuk mereka kelola.

“KTB Klaten mengambil material dulu dari para toko material rekanan kami. Kami bilang kepada mereka agar memberi harga semurah-murahnya karena material itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pembayaran kepada mereka, kami lakukan setelah dana dari pemerintah turun,” ujarnya.

Lebih lanjut, pada 2013, KTB Klaten akan membantu pembangunan 790 buah rumah. Menurut Indardi, dana pembangunan 40 rumah dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Klaten sudah cair. Kemudian, sebanyak 250 rumah akan didanai Bank Jateng. Sedangkan sisanya akan dibangun dari anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten.

Relawan KTB Klaten, Suparno, 43, menambahkan, sebanyak 250 rumah yang rencananya akan dibangun dari dana Bank Jateng tersebar di empat kecamatan, Cawas (100 rumah), Kalikotes (50 rumah), Karangnongko (50 rumah) dan Prambanan (50 rumah).

“Kami melibatkan para ketua RT atau RW dalam pengerjaan rumah. Kalau kami yang mengerjakan, tidak bisa jadi. Keberhasilan program ini tergantung masyarakat,” paparnya.