Solopos.com, SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen meminta kepada Bupati Sragen agar seluruh ketua kelompok tani (poktan) di Sragen diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi Rp16.800 per bulan. Selain itu, KTNA juga mendesak kepada Bupati Sragen agar setiap poktan memiliki alat ukur tanah yang pengadaannya dari pos ketahanan pangan dana desa (DD).
Desakan itu disampaikan Ketua KTNA Sragen, Suratno, di hadapan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan pejabat Kementerian Pertanian dan pengurus KTNA nasional serta ratusan petani di Sragen dalam pembukaan KTNA Sragen The Exporience 2023 di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Kamis (5/10/2023).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Harapan kami setiap poktan bisa menguji tanah masing-masing sehingga bisa tepat olah tanah, tepat tanam, dan pemupukan. Harga alat ukur tanah itu Rp1,5 juta per unit. Kalau satu desa itu ada 10 poktan maka per desa hanya butuh anggaran Rp15 juta,” ujar Suratno.
Sementara permintaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu untuk menjamin keselamatan petani sebagai penyangga pangan di Sragen. Dia menyampaikan KTNA sudah memulai dengan mengikutsertakan 632 petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan itu, Suratno juga melaporkan produksi padi di Sragen pada 2022 turun karena kondisi tanah yang mengindikasikan kekurangan zat-zat yang dibutuhkan tanah. Ia menyebut hal ini disebabkan minimnya subsidi pupuk.
Suratno mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah hingga Bupati agar kebutuhan pupuk bersusidi dipenuhi.
“Kami juga sudah membuat analisis usaha tani dengan asumsi tanpa pupuk bersubsidi membutuhkan biaya produksi Rp34 juta per hektare. Bila asumsi produktivitas 6 ton per hektare maka harga gabah kering panen Rp5.625/kg baru impas dengan biaya produksinya. Hari ini, harga GKP Rp7.200/kg sehingga petani tanpa pupuk bersubsidi pun sudah bisa menikmati hasilnya. Kami meminta harga GKP ini dipertahankan supaya petani sejahtera,” ujarnya.
Menanggapi itu, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan KTNA asal mau menurutinya dan bersinergi dengan Pemkab. Yuni, sapaannya, juga mengaku senang bertemu petani dan mengapresiasi KTNA yang menggelar ekspo secara swadaya.
“Tema yang diangkat KTNA ini memang relevan dengan kondisi Indonesia. Kondisi sekarang negara-negara sedang perang memperebutkan pangan. Indonesia sekarang jumlah penduduknya sudah 270 juta jiwa dengan karakteristik masyarakat dan luas wilayah yang besar, maka kedaulan pangan menjadi penting,” ujar Yuni.
Lebih jauh Bupati juga curhat soal status Sragen yang menjadi penyangga pangan terbesar kedua di Jateng setelah Cilacap dan kesembilan secara nasional, namun tidak mendapatkan hak istimewa. Sragen juga disebutnya dipaksa menyediakan lahan sawah yang dilindungi (LSD) sampai puluhan ribu hektare dan tidak boleh beralih fungsi, bahkan lahan tidak subur pun masuk LSD.
Jika dihitung-hitung, sambungnya, Sragen lebih menguntungkan jadi kabupaten industri ketimbang agraris. Jadi, jika ingin Sragen terus jadi kabupaten agraris maka pemerintah pusat perlu menunjukkan komitmennya pada Sragen.
Bupati berharap keinginannya dan petani Sragen didengarkan pemerintah pusat lewat pejabat Kementerian Pertanian dan KTNA nasional yang hadir. “Harusnya pemerintah pusat itu bisa melihat misalnya 10 kabupaten penyangga pangan nasional apa pun permintaannya dicukupi. Mudah-mudahan ini didengar pusat. Nanti hasil diskusi di KTNA eskpo ini disampaikan ke Presiden dan ditambahkan adanya tambahan pupuk subsidi untuk Sragen sebagai privilege kabupaten agraris,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
