Soloraya
Senin, 5 November 2012 - 12:19 WIB

KTP BODONG KLATEN: Kotori Pelaksanaan Ibadah Haji

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

KLATEN — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Klaten, KH Hartoyo, menilai penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) asli tapi palsu (aspal) untuk ibadah haji hanya akan mengotori pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut.

Hartoyo menyayangkan adanya 52 jemaah haji ber-KTP aspal yang berangkat ke tanah suci melalui kloter 11 dari Kabupaten Klaten. Hartoyo menyebut 52 jemaah haji dari luar Klaten itu telah merampas hak calon jemaah haji dari Klaten untuk berangkat lebih dulu ke tanah suci.

Advertisement

“Entah bakal diterima atau tidak ibadah haji mereka, itu hak prerogatif dari Allah. Merampas hak orang lain itu tidak terpuji. Allah tidak menyukai cara-cara yang tidak baik untuk mendekatkan diri pada-Nya,” papar Hartoyo kepada Solopos.com, Senin (5/11/2012).

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hartoyo menyayangkan jika kesucian ibadah haji itu dikotori oleh cara-cara yang tidak benar. Dia tidak membenarkan langkah jemaah haji mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau ingin beribadah haji dengan cara yang benar ya ikuti prosesnya yang ada. Kalau mau harus antre. Jangan mengambil jalan pintas seperti itu,” papar Hartoyo.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Klaten, Muslim Fadhil, berjanji akan membahas di kalangan internal alat kelengkapan DPRD itu secepatnya. Dia juga bernjanji akan memanggil kepala desa (kades) yang membuatkan surat pengantar pembuatan KTP aspal itu. “Sementara kami belum tahu kades mana saja yang terlibat. Kalau sudah tahu, mereka akan kami panggil secepatnya,” kata Muslim.

Advertisement

Muslim menduga faktor uang menjadi penyebab mudahnya jemaah haji itu mendapatkan KTP aspal. Dia menuding kepala desa itu menerima suap dari jemaah haji supaya menerbitkan surat pengantar pembuatan KTP aspal. Dia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari eksekutif Pemkab Klaten dalam pengawasan pembuatan KTP. “Kalau pengawasan eksekutif kuat, kejadian ini tidak akan terulang. Seharusnya keberangkatan mereka bisa digagalkan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu,” ungkap Muslim.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif