Solopos.com, SOLO — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengatakan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di tiap daerah tidak harus seragam. Ia meminta ketentuan PTM disesuaikan dengan kebijakan dan hasil evaluasi masing-masing kabupaten/kota.
“Kami menyesuaikan kabupaten/kota. Kalau kemudian satu kabupaten/kota memutuskan harus dievaluasi maka seluruh layer pendidikan harus mengikuti. Jadi tidak harus seragam,” kata Ganjar saat menghadiri acara di Hotel Alila Solo, Sabtu (17/2/2022).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Hal itu juga berlaku untuk tingkat SMA/SMK yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Menurut Ganjar, penyesuaian itu agar tidak ada benturan kebijakan di level pemerintahan seperti yang diterapkan Pemkot Solo maupun Pemkot Semarang.
Baca juga: Muncul Klaster PTM di Solo, Ini Tanggapan Gibran
“Ketika Solo sama Semarang melakukan PJJ ya kita mengikuti. Biar level setiap kebijakan tidak berbenturan, maka kami minta untuk mengikuti [kebijakan] per kabupaten/kota yang ada,” jelasnya.
Pemkot Semarang baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan kegiatan PTM di sekolah selama dua pekan. Proses belajar siswa pun kembali berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan itu berlaku mulai Senin (7/2/2022), atau bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Level 2 di Kota Semarang.
Baca juga: Klaster Baru Covid-19 Bermunculan di Semarang, Ini Daftarnya
Sementara untuk Pemkot Surakarta telah menghentikan PTM di puluhan sekolah lantaran ada siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Wali Kota Solo, Gibran Rakabumin Raka, juga akan mengevaluasi PTM di wilayahnya, termasuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang meminta PTM diberlakukan 50 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
