SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
Solopos.com, SUKOHARJO — Komisi I DPRD Sukoharjo menyoroti molornya penyerahan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang terjadi di beberapa desa di Sukoharjo. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Suryanto setelah pulang dari kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
Seluruh anggota dan pimpinan DPRD Sukoharjo melakukan studi banding selama empat hari ke Bali dan NTB, Senin-Kamis (28-31/10/2013). Mereka tiba di Kota Makmur pada Jumat (1/11/2013) malam.
“Di Kabupaten Lombok Barat, NTB, pemerintah desa (pemdes) menyerahkan APBDes paling lambat Maret. Sementara yang terjadi di Sukoharjo, hingga hari ini masih ada yang belum menyerahkan APBDes. Padahal ini sudah akhir tahun,” ujarnya saat ditemui wartawan di gedung DPRD setempat, Sabtu (2/11/2013).
Ia mempertanyakan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa bagi desa yang belum menyerahkan APBDes. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pemdes di Sukoharjo harus mencontoh sistem pemerintahan desa di Lombok Barat.
“Peran Bagian Pemerintahan di sana cukup signifikan. Mereka mengevaluasi dan memonitor desa-desa. Berbeda dengan di Sukoharjo, seakan-akan [desa] dibiarkan. Buktinya, masih ada yang belum menyerahkan APBDes,” jelasnya.
Selain menyoroti masalah pemdes, Komisi I juga menyoroti masalah perizinan. Menurut dia, sistem perizinan di NTB hampir semua sudah menerapkan sistem satu pintu. Bagian Perizinan juga sudah terintegrasi dengan Kantor Penanaman Modal.
“Pimpinan Bagian Perizinan adalah pejabat eselon II. Hal itu memudahkan dalam koordinasi. Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sukoharjo adalah pejabat eselon III. Sudah seharusnya status KPPT dinaikkan. Saat ini investasi di Sukoharjo sedang marak. Investor tertarik, tapi di perizinan kadang kacau,” terangnya.