KUNKER DPRD SUKOHARJO: Dinas Wakil Rakyat ke 3 Provinsi di Luar Jawa Telan Rp450 Juta

Kunker DPRD Sukoharjo ke 3 Provinsi di Luar Jawa dinilai hanya mengambur-hamburkan uang rakyat.

Solopos.com, SUKOHARJO—Kunjungan kerja (kunker) seluruh anggota DPRD Sukoharjo yang berjumlah 45 orang ke tiga provinsi luar Jawa menelan anggaran Rp450 juta. Pada sisi lain warga Sukoharjo geram lantaran kunker tersebut dianggap hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Sekretaris DPRD Sukoharjo, Sriyono, saat dihubungi Espos, Senin (8/6), menginformasikan anggaran kunker luar Jawa kali itu mencapai Rp450 juta. Dana tersebut khusus untuk alokasi kunker bagi anggota DPRD dan sejumlah pegawai Sekretariat Dewan, termasuk dirinya. Hanya, dia tidak menjawab saat ditanya jumlah seluruh peserta kunker dari kalangan dewan.

“[Anggaran] hanya [untuk] kalangan dewan,” tulis dia di pesan singkat (SMS) yang diterima solopos.com.

Anggota DPRD Sukoharjo dari Fraksi Golkar, Agus Sumantri, kepada Espos mengatakan setiap legislator mendapat uang saku Rp2,65 juta untuk lima hari kunker, Senin-Jumat (8-12/6). Menurut dia uang saku yang diterimanya sama dengan anggota lainnya meski tujuan kunker berbeda. Agus merupakan anggota Komisi IV yang kunker ke Banjarmasin. Seperti diketahui, tujuan kunker bagi setiap komisi berbeda. Komisi I kunker ke Makassar, Sulawesi Selatan; Komisi II dan III ke Batam, Kepulauan Riau; dan Komisi IV ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Terpisah, menurut warga Ngabeyan, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Joko Cahyono, 43, para wakil rakyat di Sukoharjo tak tanggap dengan masyarakat yang sekarang ini menghadapi kondisi yang serba sulit. Masyarakat menjerit karena sulit mendapatkan gas elipiji ukuran 3 kg atau gas melon sejak sebulan terakhir. Masalah kelangkaan gas melon belum tuntas, masyarakat dihadapkan dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan yang serba mahal.

“Bukannya memikirkan masalah-masalah itu mereka [anggota DPRD] malah nglencer ke luar Jawa. Kalau urusan kunker semua [legislator] berpartisipasi. Tapi kalau ada warga yang ingin mengadu, tak ada yang mau menemui seperti saat mantan karyawan pabrik mengadu, beberapa hari lalu. Waktu itu hanya satu legislator yang mau menemui,” kata Joko.

Dia melanjutkan anggota DPRD paling rajin jika diajak kunker. Kondisi tersebut berbanding terbalik jika ada berbagai rapat. Dia mengaku kerap mendatangi kantor DPRD untuk mengamati rapat-rapat, seperti paripurna atau panitia khusus (pansus). Namun, rapat yang digelar sepi peserta.
“Kalau rapat pansus tidak hadir. Tapi kalau nglencer mangkat kabeh. Hasilnya mana? Masyarakat enggak pernah tahu. Ini pemborosan namanya. Ingat, dana kunker itu dari uang rakyat,” ujar Joko.

Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, masyarakat akan mengetahui hasil kunker karena kegiatannya diliput wartawan yang ikut serta. Kabag Humas Setda, Joko Nurhadianto, saat berkumpul dengan wartawan belum lama ini mengatakan tujuan Pemkab mengikutsertakan awak media agar ada yang meliput kegiatan kunker. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan kunker.