SOLOPOS.COM - Ilustrasi perusahaan otobus. (M. Aris Munandar/Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI - Organisasi Angkutan Darat atau Organda Wonogiri dibuat bingung dengan keluarnya aturan perpanjangan larangan mudik lebaran, (22/4/-24/5/2021). Organda menuntut pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi namun juga solusi kepada pihak yang terdampak.
Satgas Penanganan Covid-19 Nasional pusat mengeluarkan Adendum Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Baca Juga: Mainan Api, Bocah 7 Tahun di Plupuh Sragen Bikin Geger Warga Sekampung
Ketua Organda Wonogiri, Edi Purwanto, mengatakan adendum SE dari pemerintah itu membingungkan sejumlah pihak. Mulai dari para pelaku usaha di bidang transportasi darat hingga masyarakat umum.
Ketua Organda Wonogiri, Edi Purwanto, mengatakan adendum SE dari pemerintah itu membingungkan sejumlah pihak. Mulai dari para pelaku usaha di bidang transportasi darat hingga masyarakat umum.
Menurut dia, kebijakan itu tidak hanya berdampak kepada pengusahan transportasi, tapi juga berpengaruh kepada para pemilik usaha di desa. Saat mudik diperbolehkan, biasanya para pemudik banyak yang berbelanja di kampung halaman.
"Perusahaan otobus [PO] merasa berat dangan adanya kebijakan pelarangan mudik ini, susah. Kami sampai hutang untuk beli ban beli solar, namun tiba-tiba mau berangkat ternyata tidak boleh mudik lagi," kata dia saat dihubungi, Jumat (23/4/2021).
Menurut dia, sejumlah bus asal Wonogiri yang dari wilayah Jabodetabek menuju Wonogiri masih beroperasi. Namun bus pemberangkatan dari Wonogiri menuju ke wilayah Jabodetabek masih bingung.
"Kalau berangkat sampai di sana balik ada penumpang tidak apa-apa. Kalau tidak terus mau bagaimana? Padahal sudah ada modal yang dikeluarkan. Saat ini benar-benar bingung," ungkap dia.
Baca Juga: Fatimah Az Zahra, Calon Istri Ustaz Abdul Somad Ternyata Santri Gontor
Atas kondisi ini, Ia berharap ada regulasi turunan tentang pelarangan mudik. Namun yang harus diperhatikan adalah adanya solusi dari kebijakan pemerintah yang diambil.
"Tolong kalau bisa ada solusi konkret. Jadi tidak cuma ada regulasi saja. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah harus sama dan tegas jika memang mudik dilarang," kata Edi.
Diketahui ada 32 anggota yang tergabung dalam Organda Wonogiri. Namun kini hanya ada delapan PO yang masih rutin beroperasi.