LAYANAN BPJS : Klaim BPJS di Wonogiri Capai Rp9 Miliar/Bulan

Layanan BPJS di Wonogiri mencapai Rp9 miliar setiap bulannya.

Solopos.com, WONOGIRI — Klaim asuransi kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Wonogiri mencapai Rp9 miliar/bulan. Klaim terbanyak dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedirman Mangun Sumarso, rata-rata Rp5 miliar per bulan.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Kepala Operasional BPJS Wonogiri, Mujiyana, mengatakan dari data BPJS masih banyak warga Wonogiri yang belum mendaftar. Data sementara peserta BPJS 2014 sebanyak 36.400 jiwa. Sementara data peserta Januari 2015-Maret 2015 sebanyak 7.200 jiwa. Rata-rata per hari ada 80 orang yang mendaftar.

“Total jumlah peserta BPJS Wonogiri sebanyak 43.600 jiwa. Jumlah itu dari perhitungan jumlah peserta yang mendaftar langsung di Kantor BPJS,” ujar Mujiyana ketika ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2015).

Data pasti jumlah peserta BPJS di Wonogiri hanya dapat diketahui di kantor pusat BPJS Solo. Klaim BPJS Wonogiri senilai Rp9 miliar per bulan berasal layanan di enam rumah sakit (RS) swasta dan satu RSUD.

“Sejak awal program ini diluncurkan pembayaran klaim rumah sakit di Wonogiri lancar,” kata dia.

Dia mengatakan pengalihan 19.179 peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2015 ke BPJS masih menunggu surat keputusan (SK) bupati.

“Harapan kami 19.179 jiwa ini segera dibuatkan SK supaya ketika mereka sakit bisa langsung dilayani BPJS,” kata dia.

Mujiyana mengatakan puluhan perusahaan besar di Wonogiri dengan jumlah karyawan ratusan orang kebanyakan belum mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS. Perusahaan kecil seperti koperasi, industri rumah tangga, hingga perusahaan otobus (PO) justru tertib mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS.

“Satu perusahaan besar yang sudah mendaftarkan karyawannya ke BPJS hanya PT Deltomed di Selogiri. Sido Muncul juga sudah tetapi mendaftarnya ke BPJS Karanganyar,” papar dia.

Dia menambahkan masih banyaknya masyarakat yang belum mendaftar ke BPJS dipengaruhi beberapa faktor yakni iuran BPJS per bulan dinilai masih memberatkan, tidak semua warga mampu membayar iuran BBJS per bulan, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans [Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi] untuk menegur perusahaan [yang belum mendaftarkan karyawan ke BPJS]. Tidak adanya sanksi tegas membuat perusahaan enggan mendaftarkan karyawan ikut BPJS. Sanksi administratif yang berlaku sekarang tidak efektif,” kata dia.

Sementara itu, seorang karyawan pabrik di Wonogiri, Himadi Artono, terpaksa mendaftar BPJS secara mandiri karena anaknya sakit dan belum punya kartu BPJS. “Perusahaan saya tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS. Saya harus mendaftar sendiri,” kata dia.