SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Layanan kesehatan Solo, sistem kesehatan daerah akan memberikan pelayanan optimal bidang kesehatan.
Solopos.com, SOLO–DPRD Solo mendorong terbentuknya sistem kesehatan daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan warga. Selama ini, sejumlah program kesehatan dinilai masih bersifat parsial sehingga kurang berdampak bagi masyarakat.
Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2015 di Gedung DPRD, Jumat (29/4/2016) siang. Dalam rapat, Wakil Ketua DPRD, Abdul Ghofar Ismail, menyampaikan sejumlah program di bidang kesehatan yang perlu perbaikan.
“Pengembangan program kesehatan perlu didukung sebuah sistem. Jangan sampai pelayanan hanya bersifat parsial, tidak menyeluruh,” ujarnya.
Ghofar mendorong optimalisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai bagian sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan pasien. Legislator menyayangkan belum semua rumah sakit (RS) mau memberikan update data jumlah kamar dan lain sebagainya kepada sistem.
“Hal ini tentu merugikan pasien yang berhak mendapat informasi pelayanan RS secara transparan,” ujarnya.
Ghofar mengatakan peningkatan pelayanan puskesmas juga menjadi titik berat perbaikan layanan kesehatan. DPRD mendorong Pemkot mengoptimalkan puskesmas agar pengobatan berjenjang dapat berjalan. Menurut Ghofar, perbaikan layanan puskesmas perlu diawali peremajaan sarana prasarana.
“Pemkot wajib mengecek fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu. Kondisi infrastruktur harus siap untuk menunjang pelayanan.”
DPRD merekomendasi peningkatan pelayanan RSUD yang kini telah berkonsep badan layanan umum daerah (BLUD). Selain layanan kesehatan, peningkatan akses jalan menuju RSUD juga menjadi rekomendasi dewan.
Sekretaris Komisi IV DPRD, Asih Sunjoto Putro, mengatakan layanan RS selama ini masih menjadi momok pasien terutama dari kalangan miskin. Dia banyak mendapat keluhan pengguna BPJS Kesehatan yang kesulitan mengakses kamar RS saat reses. “Bilangnya kamar sudah penuh. Begitu warga beralih menjadi pasien umum tiba-tiba ada kamarnya. Ini sangat disayangkan,” ujarnya saat ditemui Solopos.com.
Dia mendorong Pemkot proaktif mengajak pihak RS untuk menyampaikan informasi layanannya ke SPGDT. Asih menyebut masalah kesehatan menjadi urusan utama yang harus diperhatikan pemerintah. “Dalam waktu dekat kami akan memanggil perwakilan BPJS, RS swasta maupun negeri untuk duduk bersama. Perlu solusi komprehensif agar problem seperti penolakan pasien tak terus berulang,” ucapnya.